Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep. Dalam sambutannya menekankan jika pentingnya forum ini sebagai tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus dilakukan pemeri
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Ja
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan pelaksanaan forum perangkat daerah ini merupakan rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Bupati Willem Wandik mengatakan, penyusunan RPJMD merupakan tahapan krusial dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tolikara dalam jangka waktu lima tahun ke depan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, SH. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jumriati menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini harus menghasilkan rencana pembangunan yang nyata, terarah, serta m
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, Musrembang tersebut merupakan satu tahapan yang harus dilakukan, mulai dari musrembang distrik, musrembang kabupaten hingga musrembang provinsi.
Ketua DPR Kota Jayapura Theos Revelino B Ajomi menjelaskan bahwa tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta
Gubernur Apolo menjelaskan, Musrenbang yang dilaksanakan ini untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klasifikasi dalam kesepakatan tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan dan program ke
Hal ini diungkpakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi saat pelatihan panduan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah program perlindungan khusus anak (PKA) dalam
Mantan Rektor Uncen tersebut mengapresiasi DPRP Papua Selatan atas kolaborasi yang solid dalam menyusun rancangan awal RPJMD. Ia menyebut, penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent
