Kegiatan berlangsung penuh sukacita dan kebersamaan, dihadiri oleh seluruh tenaga kesehatan Puskesmas di wilayah Dapil IV, tokoh gereja, tokoh masyarakat, kepala distrik, serta unsur pemerintah setempat. Ibadah Natal ber
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai standar teknis, spesifikasi, serta ketentuan pengadaan pemerintah. Kadinkes menilai kualitas konstruksi, kerapian pekerjaan, dan kesiapan fasili
“Tidak boleh ada fasilitas kesehatan yang sudah berstatus Puskesmas Rawat Jalan tetapi tidak didukung dana operasional. Ini menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga harus diprioritaskan,” tegas Bupati F.
“Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya peningkatan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan Puskesmas buka 24 jam,” kata Bupati Biak Numfor Markus Octovianus M
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan agar fasilitas kesehatan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Berdasarkan laporan, tahap kedu
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Linus Dumatubun, mengatakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dilaksanakan setiap tahu
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Miller Bane, menjelaskan bahwa proyek pembangunan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBN, dan menjadi salah satu prioritas utama di bidang
Tindakan ini juga merupakan aksi protes terhadap program Puskesmas di Kampung Atuka yang tidak melibatkan Orang Asli Papua (OAP) secara khusus masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dalam aks
“Pelayanan kesehatan yang maksimal harus jadi prioritas. Ini adalah tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tegas Wapres Gibran. Kepala Puskesmas Harapan Sentani, dr. Hanover Budianto,
Bahkan hingga saat ini, program pemberian obat cacing masih diberlakukan. Diberikan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Biasanya, ini diberikan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua saat kunjungan ke sek