Amos menyebut bahwa program-program dengan nilai di bawah Rp 1 miliar masih tetap ada, terutama yang bersifat spesifik dan menyentuh langsung kebutuhan publik. “Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan akses kepentingan
  Sejauh ini, baru pemkot Jayapura yang merespon keluhan itu. Melalui kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J.Rampi menyebut, masalah pokoknya ada pada longsoran tebing di tepi jalan itu. Dimana menurut Nofdi, masalah
‘’Ketika izin itu diberikan, masyarakat jangan menganggap bahwa ini tanah saya, saya boleh membangun sesuka hati tapi tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Karena kita ini hidup tidak sendiri tapi juga ada o
  Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya.Â
 Menurut Amos, proyek perbaikan talud tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kerja induk. Namun, hingga saat ini DPA untuk proyek tersebut belum diterima oleh Dinas PUPR. Meskipun demikian, Amos berharap pekerjaan perbaikan dapat segera dilakukan mengingat lokasi longsor tersebut berada pada daerah vital.
  Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
 Menurutnya, seandainya jika pemilik hak ulayat mengizinkan, maka pemasangan 1.000 kubus tersebut suda dilakukan dari tahun 2024 lalu, dimana jika pemasangan drainase telah dilakukan secara otomatis jalan pasar lama sudah menjadi lebih.
  Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
  Ditemui disela-sela mengikuti pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Merauke. Leo Patria Mogot mengatakan bahwa jalan Gak di Kelurahan Bambu Pemali Merauke itu bisa bagus apabila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.  ‘’Harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,’’ tegasnya.
