Robert mengatakan, pada proyek tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimkka telah menghabiskan sekitar Rp200 miliar. Lalu, untuk penyelesaiannya bergantung pada nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Ferry Amo mengatakan, hingga 16 Juni kemarin, progres pembangunan GOR Keerom sudah mencapai 84 persen. Menurutnya, prosentase tersebut masih sesuai dengan jadwal pekerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan salah satu yang menjadi fokus perhatian pemerintah kota Jayapura adalah pekerjaan Jalan Poros Koya Barat dan Koya Timur.Â
  Adapun 5% sisa pekerjaannya itu adalah komisioning untuk pengecekan kekuatan space di atas, apakah sudah pada posisi kekuatan nol atau belum apabila penyangganya dilepas.
 Ketua Pengusahaan OAP Jhon Matuan Menyatakan pihaknya sama sekali tidak mencurigai jika ketua dan sekretaris HP OAPP melakukan tindakan premanisme seperti itu karena dua organisasi ini sama menyurakan kepentingan pengusaha OAP, namun sangat disayangkan karena yang melakukan aksi pengeroyokan oleh masyarakat umum yang disiapkan dan bukan pengusaha yang diminta untuk menjaga kantor tersebut.
  Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Dr. Franky Edwin P. Lapian, ST, MT ditemui disela-sela sosialisasi tersebut menjelaskan alasan melakukan sosialisasi manajemen mutu  dengan response surpace methoologi pada rancang campur lapis pondasi tanah semen dengan menggunakan bahan aditif dalam campuran tersebut.
  Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan untuk pengecoran dan pengaspalan jalan menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)Â Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
  Karena itu Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nody J. Rampi berharap antara pihak pemilik ulayat dan pihak ketiga yang sudah teken kontrak dengan Pemkot Jayapura itu segera mendapatkan kesepakatan. Sehingga program kerja pemerintah itu tidak terhambat dan itu bisa diselesaikan sesuai dengan target waktunya.
Karena jalur yang terputus sangat vital, maka Pemprov Papua Tengah langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja PUPR Nabire Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nabire untuk mengatasi jalan yang putus tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim sejumlah alat berat ke lokasi longsor.
