Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menjelaskan rumah layak huni itu dibangun secara utuh oleh pemerintah melalui dana otonomi khusus Papua dan diperuntukkan bagi orang-orang asli Papua. Pemkot Jayapura sebelumnya telah melakukan verifikasi validasi terkait dengan data-data warga asli Papua yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut.Â
  Direktur Keuangan PT Jamkrida Papua Edwin Jelmau di Jayapura, Jumat, mengatakan dengan kerja sama ini sangat penting dilakukan agar ke depan proyek-proyek yang telah disetujui oleh pemerintah ini menjadi lebih lancar.
Sekretaris PUPR Kabupaten Mimika, Piter Edowai mengatakan, seminar pendahuluan ini digelar untuk mengumpulkan data dari semua OPD, Distrik maupun masyarakat.Â
  Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot kepada media ini, mengungkapkan, bahwa meskipun jembatan tersebut menjadi kewenangan dari provinsi namun atas hasil pertemuan antara bupati Merauke dengan Kementrian PUPR sehingga Kementerian PUPR yang akan menangani langsung. ‘’Diharapkan tahun anggaran berikut ini sudah terealisasi,’’ katanya.  Â
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT, mengaku jika jalan yang rusak total di Ndalir tersebut dikerjakan sepanjang 3 kilometer tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori Chrissal Leubufna, ST.,MM.,MAP saat ditanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan pembangunan ruas jalan Duber-Sorendiweri ini baru memasuki hari ketiga. Namun pengerjaannya sudah memasuki tahap 6-7%. Saat ini masuk dalam tahapan persiapan pengecoran.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.