PUPR

   Direktur Keuangan PT Jamkrida Papua Edwin Jelmau di Jayapura, Jumat, mengatakan dengan kerja sama ini sangat penting dilakukan agar ke depan proyek-proyek yang telah disetujui oleh pemerintah ini menjadi lebih lancar.

Sekretaris PUPR Kabupaten Mimika, Piter Edowai mengatakan, seminar pendahuluan ini digelar untuk mengumpulkan data dari semua OPD, Distrik maupun masyarakat. 

   Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot kepada media ini, mengungkapkan, bahwa meskipun jembatan tersebut menjadi kewenangan dari provinsi namun atas hasil pertemuan antara bupati Merauke dengan Kementrian PUPR sehingga Kementerian PUPR yang akan menangani langsung. ‘’Diharapkan tahun anggaran berikut ini sudah terealisasi,’’ katanya.    

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT,  mengaku jika jalan yang rusak total di Ndalir tersebut dikerjakan  sepanjang 3 kilometer tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori Chrissal Leubufna, ST.,MM.,MAP saat ditanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan pembangunan ruas jalan Duber-Sorendiweri ini baru memasuki hari ketiga. Namun pengerjaannya sudah memasuki tahap 6-7%. Saat ini masuk dalam tahapan persiapan pengecoran.

Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto,  Pj Gubernur Papua Selatan  Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi  dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng  dan Ketua MRP Papua Selatan  Damianus Katayu.

   Apalagi menurutnya pekerjaan pembuatan drainase ini merusak bagian trotoar yang baru saja dibangun. Nelius mengingat jika tak salah, trotoar yang baru dibuat belum berusia 2 tahun, namun kini dibongkar untuk memasukkan blok beton drainase.

Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi, dari anggaran tersebut pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bagi masyarakat orang asli Papua di beberapa wilayah di Kota Jayapura.

"Kendalanya hanya satu, kami tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari Balai wilayah Jalan Papua. Karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk memasang, merawat atau memperbaiki kerusakannya, termasuk yang terjadi sampai saat ini," jelasnya pekan lalu.