“Sekarang alirannya yang kami telusuri, apakah “orang-orang yang punya kewenangan untuk itu”. Nah, kita akan cari dan kita telusuri itu,” sambungnya. Disinggung ada potensi uang tersebut lari ke Pemilu, Nixon mengaku bel
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian serius, agar dapat rampung sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian program ini penting u
Dua unit excavator dikerahkan di lokasi, satu digunakan untuk membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, sementara satu lainnya menggali area tebing yang longsor. Proyek pembangunan terap ini dikerjakan oleh
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyebut para pelaku berasal dari pokja dan juga ASN di Mimika. Para tersangka tersebut berinisial DJ selaku Ketua Pokja Pengadaan II, M, HW dan RJ masing-masing berstatus sebagai anggota.
Pertama, mengenai lambatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika menurut Johannes bersifat situasional lantaran permasalahan hukum yang menimpa Kepala Dinas PUPR yang saat itu dijabat oleh Dominggus Robert Mayau
Kasi Pidsus mernjelaskan, kasus ini berawal saat Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel di tahun 2023 mendapat alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Sarana Air Bersih di Kampung Firiwage sebesar Rp 3.340.768.000 yang
Dalam wawancara bersama awak media di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi, Yoga menyebutkan bahwa masih ada persoalan terkait pembayaran lahan. Lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pem
Mathius D Fakhiri dan Aryoko menempatkan tiga hal utama sebagai fondasi kerja awal. Yaitu peningkatan efektivitas anggaran daerah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia (
Yohana menambahkan, padahal ditargetkan sampai dengan bulan ini sudah seharusnya mencapai 60 persen. "Tapi kalau kita lihat OPD teknis seperti Dishub dan PUPR yang fisiknya besar, sekarang mereka masih proses tender ada
Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bidang Bina Marga, terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Kampung. Tahun 2025 ini, dua ruas jalan di Distrik Kemtu
