"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan transaksi di tahun 2024 semester I saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ucap Ivan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan, angka uang bernilai fantastis tersebut terekam sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Dia menyebut, produk intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK itu berkaitan erat dengan pemilu dan melibatkan berbagai elemen. Mulai dari partai politik, anggota parpol, calon legislatif, hingga pejabat yang masih aktif menjabat.
Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara.
Meski begitu, dari sisi potensi pelanggaran, Lolly mengakui bahwa hal itu ada. Bagi Bawaslu, setiap kasus selalu memiliki potensi pelanggaran. ”Dalam kepala Bawaslu, konsep berpikirnya pengawas pemilu seluruh hal itu berpotensi terjadi pelanggaran,” jelasnya.
"PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas LHA (laporan hasil analisis) tersebut KPK melakukan proses hukum," kata Ghufron dikonfirmasi, Senin (18/12).
"Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Cek senilai Rp 2 triliun itu ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Cek tersebut bertuliskan nama Abdul Karim Daeng Tompo.