Menurut Yofrey, dalam masa kampanye ini, kepala daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) yang mereka dukung. Namun, mereka d
 Dalam kesempatan itu, para pendukung membentuk Relawan Papua Bersatu sebagai wadah perjuangan bersama untuk memenangkan BTM-CK dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025. Prosesi adat Papua turut mewarnai de
 "Pada pilkada pertama, kami belum bersatu, karena masih ada keraguan terhadap BTM. Tapi sekarang kami yakin, beliau adalah calon pemimpin yang baik untuk Papua induk," ujar Rufus kepada wartawan.
“Bawaslu melihat bahwa situsasi saat ini mulai memanas antara pendukung, kita tidak tahu apakah ini disengaja atau seperti apa. Namun kita berharap jangan sampai pada titik tertentu menjadi keos di Papua, terutama dalam
 Ia meminta agar tim pemenangan BTM-CK segera melakukan edukasi dan klarifikasi secara masif terhadap isu tersebut agar tidak berdampak pada perolehan suara. "Jangan main-main dengan isu ini. Kalau tidak segera diklarif
Ketua Dewan Adat Lembah Grime Nawa, Zadrak Wamebu, menyampaikan apresiasi atas peran perempuan dalam penyelenggaraan deklarasi ini. "Kami masyarakat adat Grime Nawa telah berkomitmen mendukung penuh pasangan BTM-CK. Dekl
 "Sejak dulu kami dukung Pak BTM, dan kini kami siap memenangkan pasangan BTM–CK. Ini adalah bentuk penghormatan kami kepada beliau yang sangat peduli terhadap semua golongan. Terlebih lagi, Pak BTM adalah putra asli Ta
Ketua KPU Biak Numfor, Joey N. Lawalata, menjelaskan bahwa persiapan PSU mengacu pada Surat Dinas Nomor 16 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan PSU hasil Putusan MK, serta Surat Dinas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tahapan
  Banyak hal yang gelah ia kerjakan untuk pembangunan Kota Jayapura. Mulai dari Jembatan Merah, Pembangunan Rumah Sakit Ramela serta capaian lain yang telah ia suguhkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura.
Kondisi ini kata Methodius sangat berpengaruh besar terhadap angka partisipasi pemilih pada PSU yang berlangsung di Papua nantinya. Tak hanya itu, pengamat kebijakan publik itu juga menyebut kurangnya partisipasi pemilih