Catatan catan itu berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran baik asministrasi dan kode etik penyelenggara, ketidaknetralan ASN, hingga penegak hukum yang terlibat politik praktis dan juga catatan lain yang ditemukan selama proses pilkada 2024 di Papua. Sebut saja di Kota Jayapura, penyelenggara dalam hal ini KPU maupun PPD Jayapura Selatan secara brutal melakukan kecurangan, dengan menggelembungkan suara paslon nomor urut 02 Mari-Yo secara signifikan.
Frans mengakui, terjun di dunia politik merupakan hal dan pengalaman baru baginya. Karena sebagian besar aktivitasnya selama ini bergelut dengan dunia birokrasi lebih dari 30 tahun. Untuk itu menjadi calon walikota Jayapura merupakan salah satu pengalaman berharga yang pernah dilalui, meskipun pada akhirnya keberhasilan itu masih tertunda.
Khususnya di Papua, meski sejak lama DPD PDIP Papua mendorong kadernya untuk bertarung menjadi Pemimpin di wilayah adat Tabi-Saireri, namun kembali lagi bahwa semangat mereka terpatahkan dengan kekuatan logistik. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak mampu membayar mahar partai politik yang tarifnya memuncak langit.
“Untuk sementara kami update di situs MK itu sudah ada 2 yang mengajukan, Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Apapun nanti di gugatannya itu ya mungkin di MK itu pertama adalah perselisihan hasil, tapi bisa juga gugatannya itu soal proses yang terjadi di lapangan,” kata Arfah, kepada Cenderawasih Pos, Sabtu 14 Desember 2024.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan proses Pilkada di wilayahnya berjalan dengan suasana yang aman dan kondusif. Ramsespun menyampaikan bahwa jika akhirnya ada gugatan maka itu juga bagian dari demokrasi.
Ketua Koalosi Pemenangan Paslon 04 Jhon -Marthin jilid II Fred Hubi menyatakan kepada pendukung Jhon Marthin yang ada di 328 Kampung 40 distrik masih eksis dan ada langkah -langkah yang akan dilakukan pasca putusan KPU kemarin, hari ini secara resmi disampaikan bahwa Jhon -Marthin sudah mendaftarkan diri dalam melayangkan gugatan ke Mahkama Konstitusi nomor 282.
Dari data yang dibacakan KPU total keseluruhan suara BTM-YB di 9 Kabupaten/Kota sebanyak 269.970 suara. Sementara pasangan Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) mendapatkan 262.777 suara. Dengan demikian BTM unggul dengan perolehan 51 persen suara sementara MARI-YO hanya 49 Persen atau selisih 7.193 suara. Dengan melihat hasil tersebut, maka Pilkada Papua ini bisa dikatakan belum sepenuhnya berakhir.
Komisioner KPU RI Iffa Rosita mengatakan, kesiapannya menghadapi sengketa. Pihaknya telah membekali jajaran di daerah jelang PHP di MK. Salah satunya dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024, tentang Pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.Pedoman tersebut, bisa menjadi panduan bagi KPU Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelesaiakn seluruh proses perselisihan hasil pemilihan.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan Pleno untuk tingkat Kabupaten ini dipusatkan di Kantor KPU Papua Pegunungan Jalan Patimura Wamena, dimana aparat keamanan telah menutup sebagian akses jalan tersebut agar tidak dilalui kendaraan, serta juga warga atau simpatisan yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk ke wilayah tersebut
Terkait laporan tersebut, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Namun ia menjelaskan bahwa KPU bekerja sesuai dengan mekanisme aturan yang ada dan setiap yang dilakukan anggota KPU selalu diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait.
