"Belum selesai dari itu, muncul lagi peraturan pemerintah yakni pengurangan anggaran pemerintah, semua kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel maupun restoran ditiadakan," jelasnya.
Menurutnya, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi lainnya, termasuk UMKM selaku pemasok bahan baku dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya
Menjaga eksisnya perhotelan di Jayapura, PHRI Kota Jayapura telah mengadakan pertemuan untuk membahas dampak kebijakan efisiensi terhadap industri perhotelan dan mencari solusi strategis agar sektor ini dapat bertahan di tengah kondisi yang sulit.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Papua, Abdul Rajab menyebut selama ini tingkat okupansi perhotelan di Jayapura dikarenakan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta perjalan dinas pegawai dari luar dengan menginap di hotel.
“Promosi pariwisata harus digencarkan, sehingga tamu hotel tidak hanya dari pemerintahan melainkan dari wisatawan, atau dari swasta yang menginap di hotel. Dengan begitu eksistensi hotel di Jayapura bisa maksimal di tengah banyaknya perhotelan,” ujarnya.
