Dukungan ini karena pembangunan rumah subsidi di Papua pada tahun 2025 difokuskan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dimana saat ini beberapa program dan target pembangunan rumah
  Ikadaria menjelaskan, kebutuhan masyarakat akan perumahan tersebut di Merauke masih sangat tinggi ditandai dengan masih banyaknya masyarakat Merauke yang tinggal di rumah-rumah sewa atau kontrakan. Hanya saja, diaku
Kepala Seksi Wilayah II, Balai BP3KP Papua I, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Yohanes Reinhold Rumbewas, mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan terus menjadi perh
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi bagi nelayan, 20.000 unit bagi buruh, 20.000 unit bagi tenaga migran, 30.000 unit bagi tenaga kesehatan, 5.000 unit bagi prajurit TNI AD, dan 14.500 un
Jika melihat ke belakang, dulunya pusat pengembangan perumahan banyak diarahkan di Koya Barat. Namun, seiring dengan permintaan masyarakat. Maka para pengembang mulai banyak membangun rumah subdisi di wilayah Holtekamp, sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Kami sebelumnya telah membangun perumahan Grand Royal Residen I di Koya Barat, ada ratusan rumah dan sudah terisi. Dengan banyaknya permintaan sekaligus membantu program pemerintah, kami kembali membangun perumahan Royal Grand Residen II di Koya Tengah,"ungkapnya
 "Jadi untuk kuota nasional 2025 ada sebesar 220.000 unit. Dan ini sifatnya tidak di bagi per provinsi, jadi siapa cepat dia dapat. Memang dengan segala hambatan di Papua Selatan, pencapaian kita masih jauh dari provisi lain. Tahun kemarin data terakhir (Oktober 2024) yang saya dapat Provinsi Papua Selatan untuk REI hanya 74 unit saja, karena kuota sudah habis duluan,"katanya Kepada wartawan Cenderawasih Pos
Pasalnya kawasan Koya Barat dan Koya Timur dulunya dikenal sebagai daerah pertanian, perkebunan hingga perikanan darat. Karena itu pemerintah kota Jayapura selaku pemilik wilayah juga memastikan dan harus hati-hati dalam memberikan izin membangun atau dokumen pesetujuan pembangunan gedung (PPG).
Kadis Perumkim Biak Numfor Friets G. Senandi mengatakan jumlah program rehab rumah tahun ini memang hanya bersumber dari satu anggaran saja. Meski sebelumnya pada saat pembahasan dan pengajajuan program, untuk data awal yang diserahkan yang menjadi kebutuhan Disperumkim adalah sebanyak kurang lebih 600 unit rumah rehab.Â
Ketua DPD KSPI Papua, Yahya Waromi menjelaskan terkait program tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, baik kepada para pekerja maupun managemen para pemberi kerja.
