Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty Puy dalam laporannya menyebutkan, tujuan sosialisasi untuk memberikan motivasi kepada perempuan Papua agar berperan dan berpartisipasi, di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan pokja perempuan MRP sangat memahami isu dari hulu hingga hilir terkait permasalahan perempuan dan anak yang ada di tanah Papua.
Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memasukkan nama Petronela Merauje sebagai salah satu penerima penghargaan dengan nominasi kewirausaan social. Event yang pada Selasa (9/7) tersebut digelar di Balai Sarbini, Jakarta. Lokasi yang sering digunakan untuk acara-acara besar seperti Stand Up Comedy maupun pemilihan Indonesia Idol.
Untuk itu, bagi OAP di Kabupaten Jayapura tidak perlu takut dan ragu jika ada kesempatan untuk mandiri dalam berkarir tentu bisa dioptimalkan, yang penting dapat membagi waktu saat sudah berada di rumah bisa menjadi ibu rumah tangga yang melayani keluarga.
Fokus usaha yang didorong bervariasi, ada yang merajut noken, memproduksi makanan lokal, serta produk lainnya yamg nejadi fokus binaan. "Kita modelnya gotong royong, baku jaga, baku bantu, baku sayang," tuturnya.
Keempat Raperda tersebut merupkan hasil inisiatif dewan. Adapun Raperda yang dibahas, pertama Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, kemudian Pembangunan Kepemudaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Raperda perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
 Ia terpilih mewakili Papua untuk menerima penghargaan berdampingan dengan 14 sosok tokoh lainnya ditingkat nasional. Petronela diberi penghargaan yang disaksikan Wakil Presiden ke 6, Tri Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, I Gusti Agung Putri.
Karena penanganan kasus ini memang cenderung sensitif, dan pendekatan preventif lebih diutamakan dalam proses penyelesaiannya. Baik melalui pihak keagamaan, pendekatan adat, hingga pendekatan melalui dinas terkait maupun hingga ke ranah hukum peradilan.Â
Anak anak dan perempuan, masih saja menjadi korban di tengah konflik bersenjata yang tak pernah usai di tanah Papua. Dalam catatan Komnas HAM Papua, Januari-Juni tahun 2024 sebanyak 28 warga sipil yang meninggal dunia saat konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak ada, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.
