"Memang benar kawasan perbatasan RI-PNG rawan penyelundupan khususnya ganja sehingga kami bersama TNI-Polri berupaya memperketat pengawasan di kawasan itu," katanya.
"Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kepercayaan bapak Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada saya, dan pada prinsipnya saya siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggungvjawab dan siap bekerja dengan hati," ujar Mathilda.
Dansatgas Yonif 310/KK Letkol Inf Andrik Fachrizal mengatakan anak - anak yang ada saat ini adalah Generasi Emas Papua. Akan menjadi sebagai penerus bangsa sehingga diharapkan mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. "Mereka perlu memiliki tiga modal dasar sebagai agen perubahan dan pengawas sosial, diantaranya kekuatan moral, idealisme, dan semangat juang," beber Letkol Andrik.
Dalam pemeriksaan  dokumen dan barang bawaan itu, Satgas juga  memberikan penekanan untuk tidak menerobos Pos pengamanan atau melanggar aturan pelintas batas demi keamanan dan keselamatan pelintas batas itu sendiri.Â
 Komandan Pos Kaliasin Lettu Inf Gatot Hanarto dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jayapura, Rabu, mengatakan penemuan narkoba jenis ganja kering bermula saat personel Pos Kaliasin melaksanakan patroli rutin "jalan tikus" di Kampung Kibai yang merupakan jalur ilegal menuju perbatasan RI-PNG.
"Yonif 614/RJP nantinya akan bertugas di wilayah Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan serta Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua," ujarnya di sela sela pimpin upacara penerimaan Satgas Pamtas baru tersebut.
  Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan negara harus ditingkatkan dan harus menjadi yang terbaik.
  Kepala Pengelola Perbatasan Kota Jayapura Matius Pawara mengatakan, program ini sebagai tindak lanjut dari MoU Sister City yang sudah dilaksanakan antara pemerintah PNG dengan  Indonesia melalui Pemerintah Kota Jayapura pada 2022 lalu.
 Kepala PLBN Sota Ni Luh Puspa Jayaningsih seusai bertemu dengan Pj Gubernur Papua Selatan di Gedung Negara yang kini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan mengatakan bahwa peresmian tersebut dilakukan dengan penandatangan prasasti di swiss belhotel Merauke.
Hal tersebut disampaikan Bupati Keerom, Piter Gusbager yang menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan laporan terkait kejadian pengusiran tersebut. Menurut Piter dari pengusiran ini kini para guru dan murid terpaksa dipindahkan ke kampung terdekat yaitu Kampung Bias, Distrik Towe.