Permintaan Tulus Sianipar juga didukung oleh masyarakat adat di Papua yang telah mengalami dampak negatif dari kegiatan perusahaan sawit. Mereka berharap bahwa pencabutan izin akan membantu mengembalikan lahan kepada masyarakat adat dan melestarikan lingkungan.
Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merupakan salah satu yang akan terdampak dengan refocusing anggaran ini. Ketua HIPMI Kabupaten Merauke Tommy Kurniawan Siriwa saat dihubungi media ini terkait dengan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah tersebut mengatakan bahwa salah satu yang akan terdampak adalah para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.
Seiring dengan pemangkasan anggaran ini, Debora mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) lebih aktif dalam sistem e-katalog. Sebab menurutnya, dengan keterlibatan mereka, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
“Kami berharap pemerintah dapat bersinergi lebih erat dengan pengusaha lokal Papua. Kami ingin memastikan bahwa pengusaha asli Papua benar-benar diberdayakan sebagai "tuan di negeri sendiri." Selain itu, kami ingin kebijakan yang mengutamakan keberpihakan kepada pengusaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Godlief Ketum KAPP dalam jumpa pers.
Seperti yang disampaikan Direktur Indah Print Center, Irvan, mengaku jika pesanan cetak baliho atau spanduk di masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serantak 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pesanan spanduk ini selain datang dari EO KPU provinsi dan kabupaten, juga dari Bawaslu provinsi dan kabupaten serta dari relawan-relawan Paslon.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
Penanggung Jawab Istana Photo Studio di Mal Sentani City Square, Turisma Fatma menjelaskan, semenjak hadirnya handphone android sangat mempengaruhi permintaan foto studio.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd. MM menyatakan sembako dan bahan bangunan lainnya ini telah disubsidi oleh pemerintah dan secara nasional telah dilakukan, dan sudah beberapa tahun berjalan, lewat subsidi pemerintah, pemkab Jayawijaya sudah menunjuk beberapa pengusaha asli Papua dari lembah baliem menyalurkan barang subsidi ini melalui mereka.
Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor, S.Pd., MM menyatakan pemerintah bekerja untuk masyarakat sehingga jangan ada oknum yang menggunakan wewenangnya untuk memeras para pengusaha, atau meminta bagian dari pengusaha hal ini dilakukan agar pengusaha bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.
Aksi ini dilakukan sebagai wujud ketidakpuasan dan kekecewaan karena jalannya penyelenggaraan kegiatan, yang mengagendakan pemilihan Ketua KAP-Papua yang baru, itu tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam ADRT KAP-Papua.
