Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait, mengatakan dalam rapat persiapan HAN yang dihadiri Pj Bupati Jayapura dan pihak Pemprov itu mendiskusikan permasalahan yang ada sebelum hari H. Sebab, Papua merupakan tuan rumah hari anak.
  Dia menjelaskan, kegiatan program afirmasi sudah dilaksanakan sejak 2022, 2023. Sehingga untuk program kerjasama dengan sekolah penerbangan Curug masih ada keberlanjutan karena masih ada 6 anak-anak Port Numbay sedang menjalani studi di sekolah penerbangan Curug.
  Wakil Kepala sekolah (Wakasek) SLB Negeri Pembina Provinsi Papua, Sunarty, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas guru sangat berpengaruh, sementara anak difabel di sekolah itu ada berbagai macam keterbatasan.
Termasuk dalam lingkup sekolah. Sejumlah sekolah sudah mulai merambah pada pemanfaatan aplikasi guna kelancaran kebutuhan administrasi dan pelaporan. Seperti yang dilakukan oleh SMKS 1 YPK Pariwisata Biak. Sekolah menengah kejuruan yang juga memiliki jurusan teknologi komputer dan jaringan itu, membuka kerjasama dalam bidang digitalisasi sekolah, melalui aplikasi School.id.Â
Ancaman narkoba menyasar usia muda termasuk para pelajar di Papua, di beberapa kasus pelajar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Terkait dengan hal itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengimbau para orang tua untuk menjaga anak anaknya.
 Plt., Jonet Rumondor, SE,MPd mengaku bahwa sekolah tersebut memang bisa dibilang kurang peminat. Dari awal pembukaan pendaftaran sekitar, tanggal 20 Mei 2024 hingga penutupan tanggal, 27 Juni 2024 lalu.
Albertus Fiharsono mengungkapkan bahwa dalam draf peraturan gubernur Papua Selatan terkait pengelolaan pendidikan di Papua Selatan, salah satu pasal dimasukan untuk anak-anak yang masuk ke KPGN Khas Papua Merauke tersebut dengan ikatan dinas. Artinya, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah asal dan lulusannya nanti seluruhnya kembali ke daerah masing-masing untuk membangun pendidikan di daerahnya.
  Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.
  Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
Ketua PPDB SLB N-1 Jayapura, Tirza Fien Gagola, MM, mengatakannya bahwa pendaftaran di sekolah tersebut tidak kalah jauh berbeda dengan sekolah reguler. Tetapi yang berbeda kata Tirza adalah ada beberapa persyaratan yang mungkin di sekolah umum tidak ada.
