Ketua YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan rotasi atau promosi kepala sekolah di lingkungan YPK merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan lebih meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah.
Kepala Sekolah SDN 2 Hamadi, Rumini, S.Pd mengatakan materi yang diberikan mulai dari bangun pagi bagaimana bisa tertib untuk mengatur perlengkapan, baris berbaris, mampu mengorganisir kelompok dan kemudian mengasah kemampuan dalam pentas seni juga belajar soal menyelesaikan games bersama tim.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Pemkot Jayapura akan membuat simulasi ulang di sejumlah sekolah. Misalnya ada satu PAUD, ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA SMK di setiap distrik. Teman-teman bidang sudah memberikan data jumlah peserta didik
"Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat mengaku belum bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Namun, kerap mengikuti arahan sang secara virtual, media sosial, maupun sejumlah pemberitaan. Salah satu arahan yang sering disampaikan yakni soal regulasi.
Iapun meminta masyarakat lebih jeli terkait program ini. "Saya pikir paslon yang sudah pernah menjabat sudah paham namun pura - pura tidak tahu dan menjajikan sesuatu yang sulit dilakukan. Jika mengatakan membutuhkan Rp 98 miliar itu untuk berapa anak sebab data BPS itu bukan 57.744 siswa tapi 92 ribu siswa,
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Ia mengatakan, beberapa sekolah yang melaksanakan program remedial itu antara lain di wilayah Heram, Abepura di Diaspora, Jayapura Selatan di SMAN4 satu rombel dan dua rombelnya di SMA Kalam Kudus, SMAN 2 ada satu rombel dan SMA Yapis dua rombel, terjauhnya di SMA 6 Muara Tami. Ujian remedial itu hanya diberlakukan untuk anak anak SMA/K kelas XII.
