Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.
Hana menjelaskan, sampai saat ini Pemkab Jayapura masih mencari siap yang bisa membantu memfasilitasi untuk mediasi dalam penyelesaian Maslaah tanah di lokasi yang dibangun SMPN 1 orang yang memfasilitasi untuk.
Kunjungan kerja Pj Gubenur Papua Pegunungan dalam rangka Pengukuhan Pengurus Lengkap Calon Wilayah Kembu, peresmian Puskesmas Plus Perawatan, jalan aspal lingkar Kota Mamit, dan pencanangan pembangunan jalan yang menghubungkan Distrik Karubaga, Kembu, Wina, Douw, dan Wari.
Amos mengaku senang rumah layak huni menjadi prioritas utama untuk masyarakat Papua, sebab menurutnya dari rumah lah akan lahir keluarga yang bahagia dan baik. “Dengan adanya rumah layak huni, mereka bisa berkebun dengan baik, mencari makan dan bisa berusaha dengan baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika kini tengah memandang serius hal tersebut dengan mulai membahas pendahuluan penyusunan roadmap sistem inovasi daerah (SIDA) tahun 2025-2029.
