"Kita harus bersatu menolak paham yang dapat merusak kerukunan. Santri harus menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk ekstremisme yang merusak," tambahnya.
Dijelaskan, seharusnya masyarakat bersyukur Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengupayakan sebuah lokasi yang digunakan untuk TPA, agar tidak berpengaruh terhadap polusi maupun keluhan warga yang tinggal di TPS Doyo Lama. Sehingga dengan adanya pemindahan lokasi pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman, tidak menggangu aktivitas warga ini tentunya harus disambut baik oleh masyarakat.
Dimana Hana mengaku, dengan ia merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten akan melakukan akselerasi untuk pembenahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura terutama dalam peningkatkan kualitas mutu pendidikan dilingkungan sekolah maupun maupun peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang selama ini ada yang tidak dikelola dengan baik oleh sekolah.
Dalam sambutanya, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elphina Situmorang mengatakan, acara ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan berbagai pihak terkait dalam menghadapi peluang investasi yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura.
Dengan kapasitas 90 unit komputer, 10 unit cadangan dan untuk registrasi 4 unit, Kaswadi mengatakan komputerisasi dalam seleksi CPNS dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem yang menggunakan bantuan komputer untuk menentukan peserta yang lolos seleksi CPNS.
Oleh karena itu, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan sidak di Pasar Lama Sentani dengan melibatkan Dinas Perindag Kabupaten Jayapura, Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Satpol PP Kabupaten Jayapura dan OPD terkait.
Nenu Tabuni menegaskan bahwa roling jabatan yang akan dilakukan ini bukan karena dasar suka atau tidak suka, apalagi karena tendensi politik terkait Pilkada, namun ini dilkukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini.
Valentinus menyebutkan, DPR Kabupaten Mimika nantinya akan bertambah 9 orang untuk melengkapi wakil rakyat yang terpilih secara demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu.
“Rencana di tahun 2025 itu kita mempersiapkannya dengan cepat. Jadi kalau bisa kita sepakat untuk ketuk anggaran (pendapatan dan belanja daerah-red) 2025 itu di November sebelum berakhirnya masa jabatan bupati ini,” kata Valentinus kepada wartawan, Sabtu 12 Oktober 2024.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
