Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Hana.S.Hikoyabi, mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) maka perlu adanya Sosialisasi terkait Juknis penggunaan Dana BOSP.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
Sebelumnya, sejumlah guru P3K mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Selasa Selasa, 29 Oktober 2024, puluhan guru PPPK mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk bertemu dengan Valentinus mempertanyakan proses penyelesaian SK mereka yang tak jua bertemu titik terang.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menekankan pentingnya integritas dalam mengikuti seleksi CPNS ini. Ia mengingatkan para peserta untuk tidak terpengaruh oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan melalui jalan instan.
PJ Bupati mengaku bantuan ini tidak seberapa, hanya tapi hal ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk membantu masyarakat di distrik, dan bantuan ini tak hanya di wamena kota saja tapi beberapa waktu lalu juga dilakukan beberapa distrik lain dan juga puskesmas untuk menyerahkan bantuan yang sama.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
Dalam keterangannya, Pj Bupati menjelaskan bahwa pihak Garuda mengalami kerugian akibat kursi penumpang yang sering kosong dalam penerbangan dari dan ke Biak. Hal ini menyebabkan maskapai meminta Pemerintah Daerah untuk membeli sejumlah seat sebagai upaya mengurangi kerugian. Namun, Bonsapia menegaskan bahwa opsi tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan anggaran daerah.
"Hasil tes bisa langsung diketahui peserta, dan ini murni ditentukan oleh mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan atau mempengaruhi hasil selain kemampuan individu. Kami juga mengapresiasi BKPSDM dan BKN yang telah mempersiapkan tes ini secara matang," ujar Pj Bupati.
