Zulhas menilai kepemimpinan Khofifah dan Emil layak dilanjutkan. Selain itu, dia mengaku sudah lama mengenal Khofifah sejak masih sama-sama di Komisi VI DPR RI. ”Siang dan malam, tenaga, pikiran dicurahkan untuk kemajuan umat bangsa dan negara," tegasnya.
Kepala BSNPG Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Golkar dalam menghadapi Pilkada. Sebab masalah mendasar yang dihadapi Partai Politik adalah memastikan suara di TPS.
Ketiganya adalah Apolo Safanpo yang saat ini sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Yusak Yaluwo yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan dan Tokoh Selatan Papua Johanes Glunba Gebze.
Adapun Amar putusan itu dituangkan dalam Peraturan KPU Kota Jayapura nomor 198 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam pemilu 2024.
Dikatakan yang menjadi dasar kuat dirinya berani meninggalkan jabatan DPR RI terpilih, karena ingin membangun Papua yang lebih baik. Bahkan dia berkomitment jika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Papua ini, dia akan mengubah wajah Papua menjadi daerah termaju ke-5 secara nasional.
Disini Jhony menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan adat di Port Numbay. Hal tersebut menjadi satu targetnya jika dipercaya menjadi Wali Kota Jayapura nanti. Ini disampaikan Jhony wawancara yang digelar DPW PKS di Swiss-Belhotel.
Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.
Egidius menjelaskan bahwa untuk tahap wawancara dan tahap selanjutnya dilakukan oleh DPP Gerindra di Jakarta. Pihaknya hanya membuka pendaftaran dan kumpulkan dokumen persyaratan pendaftaran tersebut untuk diserahkan ke DPP.
Bahkan mulai dari pejabat hingga staf bergerak cepat untuk menyiapkan data yang dibutuhkan termasuk barang yang harusnya ditindaklanjuti saat itu juga langsung dieksekusi. Terkait ini Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long mengapresiasi kedatangan tim KPK tersebut.
Pada Pilkada serentak tahun 2024, Partai Golkar tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di Provinsi Papua ini tak lepas perintah dari DPP Golkar.
