Pasalnya secara organisasi seluruh Kader Golkar di Papua tegak lurus dengan keputusan DPP yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga tidak ada satupun kader yang berbelot dukungan ke pasangan lain kecuali pasangan Mari-YO.
Dari kekecewaan itulah ia menyatakan tidak memberikan dukungan kepada sosok pilihan DPP Golkar dan memilih memberikan dukungan kepada kandidat lain. Dikatakan Partai Golkar secara struktur memiliki kekuatan lebih dibidang pengkaderan. Hal itu dapat dilihat pada pemilu Legislatif dan Presiden 2024 kemarin. Golkar Papua berhasil menjadi partai pemenang baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menegaskan kondisi ini tidak menuyulutkan semangat partai berlambang banteng untuk memperjuangkan kemenangan BTM-YB di Papua. Sebab sistem politik semacam ini, sudah bukan hal baru bagi mereka.
Terkait dengan surat pengunduran diri ini, lanjut Theresia Mahuze, pihaknya akan segera memproses terkait dengan pengunduran diri anggota DPR Provinsi Papua Selatan terpilih yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kabupaten Merauke.
Yorim bahkan menerima surat dari DPP yang isinya pernyataan terkait penegasan DPP atas dukungan yang diberikan kepada Didimus - Esau. Selain itu PKB Yahukimo juga telah melapor ke Polda Papua terkait dugaan pemalsuan tandatangan ketua umum PKB untuk selanjutnya diusut.
 Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu, terkhusus mulai tahapan pendaftaran hingga penetapan calon di bulan september nanti.
  Adapun narasumber diantaranya Aparat Keamanan, dari Polreta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura, kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sendiri maupun Bawaslu, serta Pemerintah Kota yang diwakili Kesbangpol.
Salah satunya Pasangan Calon Saint Benhur Mansnandifu (SBM) dan Anthon Kho. SBM mengatakan saat ini pihaknya sudah mengatongi dua surat B1KWK dari Pimpinan Partai Politik di Pusat. Partai Nasdem dan PAN yang masing-masing kuota 3 kursi dan total 6 kursi telah dinyatakan cukup untuk menjadi bekal pendaftaran yang sah.
Ia mengatakan karena desain koalisi hanya dengan komposisi 20 persen, diyakini akan berubah banyak. Apalagi dengan argumen pembentukan KIM Plus ini akan mendorong banyak perubahan terutama bagi parpol yang berada di KIM ingin mengajukan sendiri, tanpa harus menggenapkan menjadi 20 persen.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambu meminta kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten se Provinsi Papua pegunungan untuk mulai sekarang sudah bisa mengurus persyaratan calon, maupun pencalonan dari partai pengusung.
