Frits menambahkan, Komnas HAM juga mendesak Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) atau Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) agar menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM. ”Hentikan kekerasan, intimidasi dan provokasi dalam berbagai bentuk yang dapat merenggut korban jiwa dan terganggunya kondisi keamanan,” tegas Frits.
Dalam kegiatan yang dinamakan Ranperda Trantibum dan Linmas (Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat), Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika membahas hal tersebut.
Ia menyebut percepatan PIN Polio di daerah ini terjadi atas kerja sama dan kerja keras semua elemen, di antaranya melibatkan 11 puskesmas, tenaga kesehatan, kepala kelurahan, dan orang tua dari anak-anak penerima imunisasi polio.
Yang pasti menurut Patrige pengaman nantinya dilakukan berdasarkan sumber skala ancaman yang ada. Wakapolda menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mungkin disesuaikan dengan melihat pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan pada Pileg dan Pilpres bulan Februari lalu.
Pemusnahan dilakukan di halaman Laboratorium Karantina Papua Tengah dengan cara dikubur serta disaksikan oleh instansi terkait diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Satreskrim Polres Mimika, Lanal TNI AL Timika,
Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
“Soal daerah yang rawan, ada 4 provinsi yang masuk dalam wilayah Polda Papua dan yang bisa ditangani baik adalah Papua Selatan dan Papua induk sedangkan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan diprediksi konstelasinya cukup tinggi,” beber Kapolda menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos pekan kemarin di Mapolda Papua.
Ini setelah satu warga sipil bernama Jainul tewas terkapar dan bersimbah darah. Korban tewas dengan luka tembak yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Hingga kini polisi masih menelusuri kasus penembakan ini dengan mencari saksi-saksi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Eltinus Omaleng yang karib dikenal sebagai Bapak Pembangunan di Kabupaten Mimika diberhentikan karena harus menjalani proses hukum atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Gereja KINGMI Mile 32 di Mimika, Papua Tengah.
