Menurutnya, Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif. Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan 5 Program dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto akan mulai dilakukan pada tahun 2025 ini yang harus disesuaikan dengan program yang diterapkan di Provinsi dan Kabupaten, sebab saat ini di kementrian sedang melakukan review terhadap keuangan.
Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P,A menyatakan olah raga merupakan salah satu objek yang bisa mengangkat Pembangunan di honay Besar Papua pegunungan oleh karena itu pihaknya mencoba untuk merenovasi kembali lapangan Pendidikan yang dulunya digunakan oleh tim persiwa Wamena untuk bertanding,
Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Provinsi Papua Pegunungan Malhai Mabel mengatakan sebanyak 6 kasus wabah demam babi atau ASF tersebut telah ditemukan di provinsi Papua Pegunungan.
Befa-Nathan sendiri akhirnya memilih bersuara untuk menjelaskan ke massa pendukung mereka terkait perkembangan terakhir. Keduanya meminta masyarakat bersabar dengan tetap menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan penyusunan RPJMP 20 tahun, penyusunan RPJMN 5 Tahun dan penyusunan RPJMD di tingkat Provinsi dan Kabupaten ini sebuah garapan dari negara yang selalu ditekankan menteri dalam negeri. Oleh karena itu harus ada keserasian dari pemerintah pusat sampai daerah.
Penyerahan DIPA dan TKD tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai. Dengan penyerahan ini menandai maka dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
Kapolres Lanny Jaya Kompol Nursalam Saka membenarkan informasi tersebut. Nursalam menyampaikan bahwa kebakaran tersebut diduga berasal dari kompor milik salah satu warga yang berada dalam jejeran kios tersebut.
Namun karena ulah sekelompok orang sehingga mereka harus meninggalkan rumah ke berbagai tempat yang aman agar tidak menjadi tumbal ditengah konflik bersenjata yang sedang bekecamuk. Berdasarkan data yang mereka peroleh jumlah pengungsi di Kabupaten Pegunungan Bintang tercatat ada 3.318 warga sipil dari Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan yang dilaporkan mengungsi ke hutan.