Ia menjelaskan bahwa wilayah Distrik Anggruk memiliki akses transportasi yang sangat terbatas, terutama dari pusat Kabupaten Yahukimo, sehingga sulit untuk menjamin keamanan guru yang bertugas di wilayah-wilayah rawan. M
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi hampir bersamaan dengan penyerangan terhadap anggota TNI dari Kodim 1715/Yahukimo, Serka
Direktur Jendral Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI. Dr. Laode Nusriadi, S.E, M.Si, Ak, menyatakan pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebab Badan Pemeri
Masalah ini perlu ditelusuri apakah pemerintahan pada masa transisi yang tidak membuat pertanggungjawaban ataukan sudah melakukan pertanggungjawaban ini belum diketahui, namun DPR Papua Pegunungan beberapa waktu lalu tel
Seperti diketahui, Taman Nasional Lorentz merupakan taman nasional terbesar di wilayah Asia Tenggara. Dengan wilayah konservasi mencakup tiga provinsi sekaligus, kawasan ini memiliki luas 2.348.683,31 hektar. Pada tahun
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, SE, MM yang mendampingi delegasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementer
Egianus memilih turun langsung karena kabarnya ia ingin menagih janji Edison Gwijangge yang membebaskan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens lalu. Sementara dari kontak tembak di Pugima ini, satu anggota KKB yang merupa
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalaguna
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan selain melakukan pengawasan OPD juga harus tahu alur dan arah kebijakan yang dilakukan dan terutama tepat sasaran penyerapan anggaran kepada masyarakat, o
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, membahas sejumlah isu strategis terkait infrastruktur jalan nasional di Papua. Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah ketimpangan pe