Adapun kronologis dari kasus tersebut hingga melakukan pengembangan terhadap tiga orang saksi oknum TNI itu dimana pertengahan 2024 saksi RBS dikenalkan kepada Teguh Wiyono oleh Amri, rekannya di klub menembak Perbakin Purwakarta. Mereka mulai berkomunikasi melalui WhatsApp untuk membahas pembelian senjata api.
“Operasi senyap ini sempat beberapa kali suami saya menanyakan pendapat saya tentang operasi KKB ini. Singkat cerita ada waktu dimana kami makan siang sambil saya suapi, tiba-tiba suami saya celetuk. Ini didesak-desak terus suruh berangkat ke hutan sebelum TR keluar, karena itu kejar Kombes” tulis Rubrtarigan di akun Instagramnya.
Kasus ini sebelumnya terungkap setelah pelaku YE yang merupakan eks prajurit Kodam XVII Kasuari ditangkap di Kabupaten Keerom beberapa hari lalu. Usai diamankan, YE kemudian "bernyanyi" dan menyebut beberapa sosok lainnya yang membantu menyediakan senjata api plus amusini. Operasi yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Maret 2025 ini berhasil menangkap dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
Diketahui Marten Aikinggin masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pembunuhan empat (4) Orang Warga Sipil pekerja jalan Trans Bintuni - Maybrat di Wilayah Kampung Majnic Distrik Moskona Barat yang terjadi pada, 29 September 2022 lalu.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, membenarkan penembakan terhadap Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan setiap tanggal 20 April menjadi libur fakultatif di Seluruh Wilayah Papua Pegunungan, hari pekabaran Injil tiap tahun akan dirayakan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten /kota di Papua Pegunungan dan seluruh masyarakat.
Perkelahian tersebut bermula dari adanya anggota TNI AL Marhanlan XIV /Sorong yang menegur personel Brimob Polda Papua Barat yang sedang ada di lokasi. Dia pun tidak menjelaskan dengan detail kata apa yang dilontarkan dalam teguran tersebut.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada setiap OPD, wajib memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, M. Djalaludin menjelaskan, hari siaga tersebut sudah dilakukan, yang nantinya beroperasi selama 24 jam.
Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH Kementrian Dalam Negeri RI usai di sahkan undang -undang nomor 14,15, 16 dan undang -undang 29 ini telah berjalan setahun pemerintahan di 4 wilayah DOB oleh karena itu Kemendagri akan melakukan evaluasi jalannya pemerintahan selama setahun.
