Agus memastikan bahwa hal itu sudah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian dan forkopimda di masing-masing daerah. Sebab, dalam pengamanan pilkada serentak TNI hanya bertugas memberikan bantuan kepada Polri. Sehingga koordinasi antara TNI dengan Polri terus dilakukan.
Tidak hanya untuk TNI dan Polri, Hadi juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya di seluruh wilayah. "Termasuk Kajati (tidak dirotasi) karena harus menangani Gakkumdu," kata Hadi dalam keterangannya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa rotasi itu dilakukan di tiga matra TNI. Baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. ”Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 256 perwira tinggi TNI terdiri atas 156 perwira tinggi TNI AD, 52 perwira tinggi TNI AL, dan 48 perwira tinggi TNI AU,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta. Di antara ratusan perwira tinggi TNI itu beberapa memasuki masa purna tugas.
"Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI, kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau menyebut dwifungsi atau multifungsi sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, saat ditanya wartawan mengenai kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI melalui Revisi Undang-Undang TNI.
Kunjungan Panglima TNI kali ini dalam rangka meninjau lahan perdana 1.000 hektar yang disiapkan sebagai food estate dalam rangka program ketahanan pangan 1,2 juta ha. Selanjutnya Panglima TNI dengan didampingi Pangdam, PJ. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka bersama-sama meninjau lokasi tersebut yang berada di Kampung Nggutibob Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pilkada serentak. Setidaknya ada 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain Aceh dan Papua, disebut juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihak Selandia Baru mendukung langkah TNI dalam melakukan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens dari kelompok bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan.
Kegiatan operasi penegakan gaktib dan yustisi ini dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan Polisi Militer (PM) yang bertujuan untuk mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh.
Menurut Frits, pernyataan dari Kontras memberi perigatan. Hanya saja, Presiden dalam kewenangannya sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk memberikan petunjuk yang lebih tegas dalam memberi perintah.
“Kami mendengar apa saja yang dipaparkan oleh Pangdam Cenderawasih bahwa kemungkinan musim hujan ini peluang bencana alam itu sangat memungkinkan,” kata Agus Subiyanto kepada wartawan saat berkunjung ke Lantamal X Jayapura, Jumat (8/12).
