"Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI, kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau menyebut dwifungsi atau multifungsi sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, saat ditanya wartawan mengenai kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI melalui Revisi Undang-Undang TNI.
Kunjungan Panglima TNI kali ini dalam rangka meninjau lahan perdana 1.000 hektar yang disiapkan sebagai food estate dalam rangka program ketahanan pangan 1,2 juta ha. Selanjutnya Panglima TNI dengan didampingi Pangdam, PJ. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka bersama-sama meninjau lokasi tersebut yang berada di Kampung Nggutibob Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pilkada serentak. Setidaknya ada 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain Aceh dan Papua, disebut juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihak Selandia Baru mendukung langkah TNI dalam melakukan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens dari kelompok bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan.
Kegiatan operasi penegakan gaktib dan yustisi ini dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan Polisi Militer (PM) yang bertujuan untuk mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh.
Menurut Frits, pernyataan dari Kontras memberi perigatan. Hanya saja, Presiden dalam kewenangannya sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk memberikan petunjuk yang lebih tegas dalam memberi perintah.
“Kami mendengar apa saja yang dipaparkan oleh Pangdam Cenderawasih bahwa kemungkinan musim hujan ini peluang bencana alam itu sangat memungkinkan,” kata Agus Subiyanto kepada wartawan saat berkunjung ke Lantamal X Jayapura, Jumat (8/12).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi. Tugas khusus itu, salah satunya bekerja sama dengan Polri dan masyarakat dalam menangani konflik di Papua.
Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan para prajurit TNI untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024. Pasalnya, prajurit TNI yang tak netral bisa dijatuhkan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang akan memasuki masa pensiun. Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Jenderal Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (13/11).
