Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Yohana Paliling di hadapan para pimpinan OPD mengatakan, pertemuan ini merupakan awal bagi Pemda Mimika untuk memulai RKPD tahun 2025 sesuai jadwal.Â
Para ASN diminta untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, baik itu disiplin kehadiran, disiplin waktu maupun dalam tugas dan tanggungjawab. "Para pimpinan OPD diharapkan rutin melakukan pengawasan dan juga harus jadi contoh bagi para pegawai," ujarnya.
Pimpin OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diminta segera menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2023. Hal ini disampaikan Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Keerom, Charles Santoni Sinaga dalam amanat apel pagi, Senin (19/2) di halaman Kantor Bupati Keerom.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
Aacara penyerahan DPA dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, Kapolres Kabupaten Yalimo, perwira penghubung Kodim 1702 Jayawijaya , Sekda Yalimo Dr. Isak Yando, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya .
  Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada setiap OPD, wajib memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
 Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
  Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
