Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
Pasalnya, dana yang digelontorkan pemerintah yang dikelola setiap pimpinan OPD pasti jumlahnya tidak sedikit, terlebih Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan lainya.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja. Penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi terbagi antara OPD yang satu dengan yang lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri A. Yudianto mengatakan rangkaian kunjungan ke Biak dan Supiori merupakan keinginan Pj Gubernur untuk memantau langsung penyelenggarà an pemerintahan, kesiapan serta netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor S.Pd, MM menyatakan diketahui bersama bahwa masalah stunting, kemiskinan ekstrim adalah isu yang selama ini didengar dan pemerintah selalu mengimbau supaya bagaimana melakukan upaya penurunan terutama untuk masalah stunting.
  Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, untuk menormalkan kembali supaya tidak ada jabatan yang merangkap, agar dalam memberikan pelayanan tidak terganggu dan pimpinan OPD bisa lebih fokus menjalankan tugasnya, tanpa harus membackup di kantor OPD lain.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
