Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
Tidak saja aktif dalam kegiatan seremonial di organisasi tapi harus mampu memberdayakan mulai dari diri sendiri tentunya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri masing masing.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
"Karena kemarin kita sudah canangkan atau laksanakan gerbang Natal, berarti setelah itu nuansa natal di kota ini harus lakukan dan tampilkan untuk bisa memberikan rasa sukacita dan damai kepada semua orang.”tuturnya.
‘’Seperti nilai bangunan yang terbakar, tentu dari Pemkab Jayapura melalui bagian aset bisa mengkalkulasi nilai bangunan itu sendiri dan jika ada barang yang terbakar ludes dari OPD tersebut tentu bisa melakukan inventarisir dan mengkalkulasi nilai kerugian barangnya yang ludes terbakar,’’ungkap Kapolres.
Hermanus mengungkapkan, realisasi penyerapan APBD 2023 ini sudah mencapai lebih dari 80 persen."Terakhir sudah lebih 80 persen, mungkin bulan November ini bisa capai 90 persen. Kami harap sampai bulan Desember bisa terserap anggaran 100 persen dan tinggal menunggu laporan masing-masing OPD,”ungkapnya, Jumat (17/11).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengatakan, selama ini penarikan jasa retribusi kebersihan rumah tangga oleh DLH dan retribusi parkir tepi jalan umum belum maksimal, karena ada sejumlah kendala yang dihadapi Bapenda dan OPD yang membantu menarik retribusi.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 mencapai 90 persen. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Haluk menjelaskan, Tahun 2024 seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua Tengah akan menjalankan beberapa agenda penting terutama penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.
