Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Yosua Rinaldy di Jayapura mengatakan, meski mengikuti perkembangan teknologi, tentunya Lembaga Jasa Keuangan (LJK) juga harus memperhatikan resiko bagi setiap nasabah.
“Kami juga menginformasikan hal-hal baru terkait dengan implementasi undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK), khususnya pada kewenangan penyidikan oleh OJK,” jelasnya.
Director in Charge (DIC) Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan, pihaknya sangat memerhatikan terhadap keamanan dan kenyamanan bertrsansaksi keuangan digital bagi masyarakat. Oleh karena itu, perseroan secara rutin dan terus menerus memberikan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat.
“Untuk mengetahui apakah jasa kekuangan tersebut legal atau illegal masyarakat yang harus aktif bertanya kepada kami, sehingga mendapatkan penjelasan detail mengenai literasi keuangan,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1) kemarin.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat Muhammad Ikhsan Hutahaean menjelaskan, sejak awal Januari hingga Juli 2023, OJK Papua dan Papua Barat telah menerima 775 permintaan layanan, termasuk 76 pengaduan, 100 pemberian informasi dan 599 pertanyaan.
"Total aset perbankan sebesar Rp 96,14 triliun ini, terdiri dari aset Bank Umum Rp 93,42 triliun dan aset BPR Rp2,71 triliun, yang mana masing-masing tumbuh sebesar 13,31 persen dan 11,04persen,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (15/9) kemarin.
"Jumlah rekening ini terdiri dari rekening Reksadana sebanyak 43.338, rekening saham sebanyak 22.597 dan rekening Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak 2.390,"ujarnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/8) kemarin.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan terus meningkat, likuiditas memadai, profil risiko yang terjaga dan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.
"Kami mencatat jumlah penyaluran kredit bank umum naik sebesar 12,33 persen yoy yang sebagian besar masih ditopang dari sektor konsumsi sebesar 50,74 persen dari total kredit yang diberikan," katanya.
"Terlihat dari rasio kredit bermasalah atau (NPL) gahun 2023 alami penurunan dari 3,07% pada Mei 2022 menjadi 2,95% pada Mei 2023," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (1/8) kemarin.
