MPR

“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konf

Tak pelak, aksi itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Dosen Hukum Stikom Semarang Methodius Kossay. Kepada Cenderawasih Pos Dosen Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik itu mengatakan bahwa aksi demonst

Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidyaat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.

Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

Penetapan anggota dewan terpilih mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan. 

"Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya, masa bakti 2019-2024," kata Bamsoet saat memimpin sidang paripurna.

  "Meminta pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan sepeda listrik, serta tetap memberikan prosedur panduan keselamatan penggunaan sepeda listrik kepada masyarakat secara rutin," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

  Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 yang mencatat persentase angka kemiskinan di desa mencapai 11,79 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09 persen.

Dalam rilis yang diterima koran ini, Tujuan MRP Se-Wilayah Papua menemui ketua MPR RI yakni meminta dukungan agar ada perubahan dan  penambahan pada pasal 20 UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021.