Pasalnya dari konsep dan cara demo sama persis dengan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Diawali dengan membagikan selebaran, membangun koordinasi dan doktrin lewat grup WhatsAap kemudian menunjuk koordinator lapangan, menggunakan tali sebagai pembatas kemudian menyerukan dengan angkat tangan kiri sebagai simbol perlawanan termasuk narasi yang dimunculkan dalam aksi tersebut.
"Untuk kesiapan fisik SPPG di Kabupaten Keerom itu sudah mencapai 90 persen, namun mekanisme penyaluran makanan ke sekolah-sekolah yang masih perlu dibahas lebih lanjut, mengingat kondisi geografis Papua yang cukup menantang," katanya di Jayapura, Minggu.
"Pelaku UMKM Kota Jayapura bisa melihat peluang MBG, karena nantinya dibutuhkan permintaan komoditi pertanian. Baik itu sayur-mayur, bumbu dapur, lauk pauk seperti telur, ikan, daging, buah- buahan dan kebutuhan lainnya,” kata Jan, saat ditemui Cenderawasih Pos di tempat usahanya di Uncle 'JV Entrop
Karena itu kata dia, hal ini perlu peran lebih dari pemerintah. Terutama pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut untuk memberikan penjelasan. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng tokoh masyarakat mulai dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat untuk sama-sama memahami maksud awal dari tujuan MBG ini. Ini penting agar tak ada penolakan.
Dansatgas Yonif 144/JY, Letkol Eko Siswanto, bersama prajuritnya menggelar makan siang bersama dengan para siswa SD Santo Yosef, Kampung Assiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Menurut Letkol Eko, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi anak-anak.
Kapolres melihat dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan timnya diduga aksi ini tidak murni alias sudah didomplengi pihak di luar penerima manfaat. Seperti diketahui di Yahukimo masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang eksis terutama di dalam kota, salah satunya KNPB.
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.
"Program MBG memberikan angin segar buat teman-teman pelaku UMKM. Bahkan, pelaku UMKM banyak yang antusias. Karena dari sisi jumlah yang harus disediakan dan frekuensi rutin. Mau tidak mau, program ini harus menggandeng banyak pihak agar sukses
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
