Mahkamah Agung

Pasalnya, lahan seluas 35 hektar yang sebagian telah ditimbun  dan sejumlah gedung dibangun diatas lahan tersebut telah digugat oleh Sarce Mahuze sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut.   

Ke-30 anggota DPR Merauke yang dilantik tersebut  Taufik Latarissa, Sarah Ariani Guswara, Hilarius Fransiskus Yoseph  Ulukyanan, Domarsan Pasaribu, Aris Tandibua, Gerson Alfian Fangky Silubun, Pujiono dan Saraida. Kemudian,  Yasin,  Yacky Rewolter Yonatan Noya, Maria Salome Kenden, Berman Dalam Pasaribu dan Ramli.

Adapun didalam putusan MA dan Putusan Eksekusi PTUN Jayapura itu menegaskan bahwa kepala Kampung yang sah di Kabupaten Yahukimo, hanya mereka yang dilantik pada bulan Maret 2021 dengan SK Nomor 147. Sementara bagi Kepala Kampung yang dilantik pada Oktober 2021 dengan SK 298 tidak sah menurut hukum.

Dalam spanduk tersebut, Ketua  Pengadilan Negeri Merauke  dijatuhkan hukuman disiplin berupa sanksi berat  berupa hakim non Palu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi Jayapura dengan  tunjangan  jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan hakim non Palu.    

Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidyaat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.

   Terkait hal ini, hakim-hakim di  Pengadilan Jayapura mengaku masih menunggu surat perintah dari IKAHI. Jika IKAHI mengeluarkan surat instruksi aksi, maka hakim PN Jayapura akan aksi cuti bersama.

Ia mengingatkan, sumpah janji yang diucapkan menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab memelihara Pancasila dan UUD 1945. "Sumpah janji ini adalah terhadap Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan," ucap Syarifuddin.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945," ucap Syarifuddin diikuti para anggota dewa.

  Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, dari komunikasi terbaru, pihaknya memutuskan untuk menyerahkan hal itu ke pemerintah. Sesuai Pasal 165 UU 10/2016 tentang Pilkada, pelantikan kepala daerah diatur dalam perpres.

Ali melanjutkan, KPK mengapresiasi putusan tersebut, bahwa perbuatan penipuan Eltinus Omaleng adalah korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika sesuai apa yang dibuktikan dan dituntut Tim Jaksa ketika proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar.