Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K melalui Kasat Resnarkoba AKP Bima Nugraha Putra, S.T.K., S.I.K. menjelaskan bahwa setelah melakukan penyelidikan sejak pagi hari, Tim Opsnal yang dipimpin oleh Aiptu Yusuf P
Rekror UNAI'M Yapis Wamena Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd, CRA, CRP menyatakan PMB UNA'IM Yapis Wamena tahun ini dibuka untuk berbagai program studi unggulan yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, pemberda
 Ujian ini dibuat oleh asosiasi pendidikan kedokteran seperti yang sudah dilakukan pada periode Februari yang lalu dan dikhususkan hanya untuk Fakultas Kedokteran Uncen. Namun kebijakan afirmasi itu tidak mengurangi
  Apalagi fakultas Kedokteran dan fakultas tersebut juga bukan hanya Uncen yang menentukan, tetapi ada juga asosiasi yang terlibat didalamnya. Dia menegaskan, profesi dokter ini akan menghasilkan lulusan profesional yan
  Dia mengatakan, dari jumlah 800 lebih tersebut, yang paling banyak mendaftar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan jumlah sebanyak 160 mahasiswa. Kemudian yang paling sedikit itu ada di Fakultas Ilmu
Selain itu mereka juga menuntut agar perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan aturan aturan yang baru. Aturan baru yang belum sepenuhnya dipahami ini meminculkan isu ratusan calon dokter muda terancam DO d
  Diketahui, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melakukan aksi demo tolak Freeport Indonesia, aksi itu digelar di Ekspo waena dan perumnas III Wa
 Turut hadir dalam peresmian ini, Kepala RSUD Er Dabi Kabupaten Yalimo dr. Natan, Kabag Kesra Kabupaten Yalimo Natan Mabel, Anggota DPR Papua Pegunungan Nahom Mabel.SH, Anggota DPR Kabupaten Yalimo Edi Fikanon, Edi Pey
  Dia menyebut, golongan satu bagi mahasiswa yang tergolong kurang mampu, itu sekitar Rp 500 ribu.Jadi ada subsidi silang antara mereka yang mampu dan mereka yang kurang mampu. Kemudian ada kriteria-kriteria yang dilakukan, sehingga ada 10 golongan itu untuk pembayaran UKT mahasiswa.
Disini mahasiswa menuntut pencabutan UU TNI UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi mengancam hak-hak sipil. Para demonstran tiba menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater kuning-biru sementara lainnya memakai pakaian bebas.
