LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
George Awi menegaskan sebagai orang adat, dirinya mendukung seluruh pasangan calon, baik Walikota maupun Gubernur. Khusus BMD-Dipo, George Awi menilai figur Boy Markus Dawir sebagai anak adat Port Numbay tidak perlu diragukan, karena saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR Papua .
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi mengatakan untuk Pemilukada Papua maupun Kota Jayapura November nanti secara lembaga pihaknya berkomitment mendukung semua bakal calon kepala daerah, baik Walikota, maupun Balon Gubernur. Meski begitu secara personal tentu ada pilihan tersendiri. Soal pilihan sendiri hanya ia yang tahu saat di bilik suara nanti.
Ketua Mambesakologi Tanah Papua Daniel Randongkir di Jayapura, Jumat, mengatakan benda arkeologi merupakan warisan turun-temurun masyarakat adat Papua sehingga keberadaannya harus selalu ada di daerah ini.
Ketua LMA-Tsingwarop, Litinus Niwilingame mengatakan, LMA-Tsingwarop menyiapkan strategi baik secara internal maupun secara eksternal guna menyikapi banyak hal yang terjadi di wilayah Tsingwarop.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
Penyampaian kebaratan dan usulan itu disampaikan oleh LMA Kabupaten Biak Numfor melalui surat yang di buat dan di tandatangani lalu di kirim oleh Ketua LMA Biak Numfor, David Rumansara bersama Sekertaris Sepnath P. Koibur kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Muh Ridwan Rumasukun di Jayapura.
Kondisi atau keadaan tersebut kata dia perlu ada perhatian serius dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Tanah Papua agar ada keutamaan bagi orang asli Papua sehingga otonomi khusus Papua jilid dua tidak di nyatakan gagal lagi seperti otonomi khusus jilid satu.
“Sebagai manusia biasa kami memang merasa kehilangan sosok pemimpin yang hebat menurut LMA Biak,”ungkap Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara ketika di hubungi Cenderawasih Pos Selasa,(2/1/2024).
