Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Untuk memadamkan api yang semakin membesar, maka Polres Jayapura langsung menerjunkan satu unit mobil water canon dan beberapa personelnya dibantu aparat TNI dan warga setempat. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya kobaran api yang melahap lahan penuh dengan semak belukar tersebut berhasil dipadamkan, tidak sampai merambat ke rumah warga.
  Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Ketahanan Pangan TNI AD Mayjen TNI Ahmad Rizal Rahmadani didampingi Sekretaris Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian RI Dr. Hermantodi Merauke mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga dan jalan sepanjang 130 di mulai tahun 2024 ini.Â
Peninjauan lahan Oplah ini guna memastikan bahwa tanah memiliki kualitas dan kesuburan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman, mengidentifikasi kondisi fisik lahan seperti tekstur tanah, kemiringan, dan drainase yang mempengaruhi hasil pertanian dan menilai ketersediaan dan kualitas air untuk irigasi dan kebutuhan tanaman.
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu.
Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo, Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima dan Makleo.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo ikut melaku- kan penanaman perdana pohon kakao dengan menggunakan mesin modern, disaksikan Kepala Distrik Nimboran, Kepala Kampung dan kelompok tani di sana.
 Meski, dia masih belum mau banyak bicara lahan tambang mana yang nanti akan dikelola Muhammadiyah. Menurutnya, ia harus terlebih dahulu melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Bahlil menyebut lahan untuk Muhammadiyah bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pendidikan itu penting namun bukan saja di sekolah tetapi pendidikan bisa lewat orang lain yang punya pengalaman maupun melalui media internet.
