Mereka mempertanyakan keabsahan kepemilikan lahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Pemilik rumah mengklaim bahwa lahan tersebut sah miliknya dan didukung dengan surat pelepasan dari pemilik tanah sebelumnya. Namun, warga Wamena mengaku bahwa tanah itu dahulu ditimbun oleh orang tua mereka dan seharusnya menjadi milik mereka.
 Dikesempatan tersebut para Staf Presiden RI Naudhy Valdryno beserta rombongan menerima paparan singkat dari Letkol Inf Johny Nofriady, tentang kegiatan Brigade Pangan dalam rangka percepatan tanam padi seluas 1 juta hektar di wilayah Kabupaten Merauke termasuk kendala yang dihadapi diantaranya sistem pengairan yang masih tergantung dengan air hujan dan beberapa pintu air yang tidak berfungsi.
  Dia mengatakan hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat terkait dengan swasembada pangan yang dipusatkan di Papua dan di Kalimantan. Karena itu, lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Jayapura ini akan terus dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan di wilayah Kota Jayapura.
  Dia mengatakan sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa Papua dan Kalimantan akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, setiap daerah tentunya siap mensupport program tersebut dengan mempersiapkan lahan pertaniannya. Apalagi kawasan lahan pertanian di Kota Jayapura terutama di wilayah Muara Tami itu memang sudah ada sejak dulu.
  Dandim 1707/Merauke menjelaskan, lahan seluas 150 hektar tersebut telah digarap atau ditanami seluas 110 hektar dimana sebagian besar sudah dilakukan panen. Di lahan ini, lanjut dia, Dandim Johny Nofriady, dirinya ingin membangun agro wisata.
  Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
Pasalnya, lahan seluas 35 hektar yang sebagian telah ditimbun dan sejumlah gedung dibangun diatas lahan tersebut telah digugat oleh Sarce Mahuze sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut. Â
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
  Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT,  ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar.
