Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
Pasalnya, lahan seluas 35 hektar yang sebagian telah ditimbun dan sejumlah gedung dibangun diatas lahan tersebut telah digugat oleh Sarce Mahuze sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut.
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT, ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar.
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Untuk memadamkan api yang semakin membesar, maka Polres Jayapura langsung menerjunkan satu unit mobil water canon dan beberapa personelnya dibantu aparat TNI dan warga setempat. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya kobaran api yang melahap lahan penuh dengan semak belukar tersebut berhasil dipadamkan, tidak sampai merambat ke rumah warga.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Ketahanan Pangan TNI AD Mayjen TNI Ahmad Rizal Rahmadani didampingi Sekretaris Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian RI Dr. Hermantodi Merauke mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga dan jalan sepanjang 130 di mulai tahun 2024 ini.
Peninjauan lahan Oplah ini guna memastikan bahwa tanah memiliki kualitas dan kesuburan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman, mengidentifikasi kondisi fisik lahan seperti tekstur tanah, kemiringan, dan drainase yang mempengaruhi hasil pertanian dan menilai ketersediaan dan kualitas air untuk irigasi dan kebutuhan tanaman.
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
