Kepala Disdukcapil Kabupaten Jayapura, Herald J. Berhitu menjelaskan dengan adanya recofusing pelayanan Dukcapil tetap berjalan, tentunya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
Diakuinya, untuk pelayanan kesehatan memang sangat diperlukan data kependudukan, apa lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dengan koordinasi yang baik dengan Dukcapil, dapat menjawab tantangan pelayanan rumah sakit, bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang harus dirawat tetapi tidak memiliki KTP.
Ketua FPIP Hersen Wetapo, aksi ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang mendapati identitasnya berupa KTP diambil tanpa izin oleh Liaison Officer (LO) paslon perseorangan untuk memberi dukungan kepada paslon tersebut.
Slamet menyebutkan, angka ini merupakan tertinggi dan mengungguli pengguna IKD di daerah lainnya di Provinsi Papua Tengah. Bagaimana tidak, dalam 2 tahun berjalan pengguna IKD di Mimika melesat ke angka tersebut di atas.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan, belakangan ini pihaknya gencar melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik terutama sebelum Pilkada. Selain melakukan perekaman, pihaknya juga melakukan pencetakan terhadap KTP elektronik masyarakat di kota Jayapura.
