"Jadi untuk kuota nasional 2025 ada sebesar 220.000 unit. Dan ini sifatnya tidak di bagi per provinsi, jadi siapa cepat dia dapat. Memang dengan segala hambatan di Papua Selatan, pencapaian kita masih jauh dari provisi lain. Tahun kemarin data terakhir (Oktober 2024) yang saya dapat Provinsi Papua Selatan untuk REI hanya 74 unit saja, karena kuota sudah habis duluan,"katanya Kepada wartawan Cenderawasih Pos
Hal itu terlihat dari pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah terus meningkat dari target yang ditetapkan Rp 100,8 miliar tercapai over target atau Rp 128 miliar, dengan realisasi pembangunan sebanyak 556 unit.
Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif menerangkan jika dilihat dari tahun lalu, penyediaan kuota rumah subsidi bagi MBR Masyarat Berpenghasilan Rendah MBR) masih dibuka bahkan ditambah hingga September 2023.
Sebab lokasi tanah yang terbatas, dan harga tanah di kota Jayapura yang sudah relatif mahal membuat masyarakat memilih tinggal di Koya, apalagi sejak ada Jembatan Youtefa jarak yang ditempuh ke Kota Jayapura relatif lebih dekat.
Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif mengatakan, pembangunan KPR masih terus dilakukan. Pada dasarnya pihaknya siap melaksanakan pembangunan KPR dan hingga saat ini pembangunan KPR terus berlanjut.
Menurut dia, mempersingkat masa subsidi dapat meringankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, jumlah masyarakat yang bisa menikmati KPR bersubsidi juga jadi bisa lebih banyak. "Jadi yang menerima tadi cuma 300 ribu bisa menerima 600 ribu (debitur)," imbuhnya.
Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif mengakui, penyerapan rumah subsidi yang kurang maksimal ini sudah terjadi sejak tahun 2023 lalu, namun pihaknya tetap optimistis di tahun ini dapat membaik.
Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif mengatakan, meski penjualan rumah di tahun 2023 tidak mencapai target 100 persen, tetapi pihaknya berharap untuk tahun 2024 ada penambahan sekitar 50 persen.
