Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura, Dionisius Deda mengatakan, masalah itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Jayapura. Sebab, keberadaan Satpol PPÂ hanya bersifat membackup apabila diminta.
  Selain Kantor Walikota Jayapura yang diamankan, kantor DPRD Kota Jayapura, Kantor BKPP termasuk SMA Negeri 2 Kota Jayapura tempat pelaksanaan tes CAT bagi ratusan tenaga honorer kategori 2 itu, juga dijaga ketat.
  "Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
  Didampingi kuasa hukumnya Khoirul Anam, Hj. Marni Jaya meminta pelantikan DPRD terpilih Kota Jayapura menggunakan SK nomor 198 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Atau SK yang ditetapkan pada 29 Mei 2024 lalu, di Hotel Grand Abepura, bukan SK terbaru Nomor 290 atau yang ditetapkan 1 Oktober 2024 kemarin oleh KPU Kota Jayapura.
Adapun di dalam SK tersebut mengatur bahwa untuk taksi online tarif untuk jarak 5 kilometer harus diangka Rp. 42.000, namun yang terjadi sampai saat ini driver Maxime masih memberlakukan tarif Rp. 22.000. Sistem inilah yang dianggap merugikan taksi konvensional. Karena tidak selaras dengan kualitas kendaraan. Sehingga masyarakat lebih dominan menggunakan taksi online dibandingkan angkot.
 Untuk itu, Kapolresta meminta, setiap orang tua wajib memonitor setiap aktifitas anaknya agar tidak main meriam Spirtus atau meriam kaleng. Karena menurutnya langkah penindakan dari kepolisian lebih efektif jika didukung pula oleh para orang tua.
Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, sering kali berdampak pada pemborosan anggaran dan kenyamanan masyarakat. Hal ini sering kali terlihat, seperti adanya galian pipa air yang memotong badan jalan, maupun pemasangan tiang listrik dan jaringan Telkom di ruas jalan yang sudah bagus.
 Terkait dengan protes dan sorotan yang disampaikan oleh Max Abner yang mengatasnamakan lembaga MRP, sehubungan dengan tahapan seleksi anggota DPRK kota Jayapura, diakuinya terjadi dinamika yang luar biasa belakangan ini.
  Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
  Sebelumnya Pemkot Jayapura telah mengumumkan ada sekitar 1200 nama tenaga kontrak dan tenaga honorer. Namun setelah diverifikasi kembali, jumlah itu tersisa 700-an tenaga kontrak dan tenaga honor yang siap mengikuti ujian CAT dalam waktu dekat ini. CAT atau Computer Assisted Test, ini dilakukan secara online menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan dan penilaian
