Proses itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penunjukan penjabat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Sekarang ini sebagian besar penjabat daerah diangkat tidak berdasarkan hasil usulan DPRD, tapi atas kepentingan pemerintah pusat.
Menurut Betty, 79 kasus kekerasan terhadap anak meliputi 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), delapan kasus psikis anak, tiga kasus pemerkosaan terhadap anak, kemudian ada dua kasus perdagangan anak.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Puy, mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ialah dengan melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
“Dari hasil kajian awal, laporan tersebut perlu dilengkapi oleh pelapor. Untuk syarat formil sudah terpenuhi tetapi syarat materil belum terpenuhi, sehingga diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya.
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Anggai mengatakan bahwa penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung di gudang logistik KPU Kota Jayapura yang berada di kawasan PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
“Saat kami sedang melaksanakan operasi Zebra Cartenz 2024 di PTC Entrop, ada pengendara motor yang berusaha melarikan diri, diduga motor yang dibawa itu hasil curian. Setelah diidentifikasi motor tersebut, memang benar telah dicuri dari saudari Elzara Lulu'at,” ucap AKP Akbar kepada Cenderawasih Pos
Aksi ini menuntut proses hukum terhadap Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada 2024. Aksi ini buntut dari adanya rekaman suara yang beredar di berbagai laman media sosial
Menurutnya, pasar otonom Kotaraja masih sangat luas untuk ditempati oleh para pedagang, termasuk para pedagang yang ditertibkan oleh Pemkot Jayapura beberapa waktu lalu. Hanya saja pengaturan di dalam pasar itu harus ditata secara menyeluruh, mulai dari lapak-lapak jualan, jalan masuk pasar termasuk para mafia los pasar dan tukang parkir liar yang ada di dalam pasar. Belum lagi sejumlah warga yang tinggal dan menetap di dalam pasar dengan membangun tempat tinggal sederhana di bagian tertentu di dalam pasar itu.
