"Mulai tanggal 2 Januari 2025 itu parkiran tepi jalan umum sudah sepenuhnya dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Jayapura,' kata Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi, belum lama ini.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor D Mackbon kepada awak media saat itu menyebutkan sebanyak 3.073 kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Jayapura sepanjang tahun 2024 jumlah itu termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Sementara pada tahun 2023 lalu sebanyak 3.982 kasus.
Kaanevopsda Polda Papua, AKBP Johan Valentino Nanuru melalui Kasubbag Min Opsnal Dit Lantas Polda, AKP Suhardi Syailatua merincikan 92 Kasus Kecelakaan Lalulintas yang ditemukan selama operasi lilin cartenz 2024.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdi J.Rampi mengatakan, mengenai penataan keseluruhan fasilitas yang ada di pasar tersebut dirinya telah mendapatkan sinyal dan arahan dari Wali Kota Jayapura terpilih Abisai Rollo dalam sebuah kesempatan beberapa waktu sebelumnya.
Putusan ini dimenangkan oleh Rudy Maswi lewat kuasa hukumnya, Kodrat Efendi SH,MH. Sebelumnya di Pengadilan Negeri Kodrat digugat oleh penggugat Briyan Fingkreuw dan Ruth Awi. Untuk tingkat PN dimenangkan oleh penggugat namun pada tingkat PT dan MA dimenangkan oleh tergugat.
Melalui raker tersebut, Menag mengusulkan biaya BPIH sebesar Rp 93,3 juta. Sementara itu, Bipih atau biaya yang harus dibayarkan jemaah mencapai Rp 65,3 juta. Angka Bipih tersebut mengalami kenaikan hampir Rp 10 juta dibandingkan tahun 2024.
"Untuk itu kami harap supaya masyarakat di Distrik Muara Tami, juga dapat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian dengan demikian dapat memacu volume produksi komoditas pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk Kota Jayapura," ujarnya lagi.
Adapun di tahun 2025 ini ada sejumlah program prioritas yang ditetapkan Kemendukbangga diantaranya Program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (Genting), Taman Asuh Anak, Gerakan Ayah Teladan (Gate) serta program lain yang akan dilaksanakam dalam jangka pendek.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D Mackbon mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas kepada para oknum warga yang justru memanfaatkan tempat tersebut untuk melakukan perbuatan penyimpangan.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus Dinas Pendidikan dan kebudayaan di tahun 2025 ini, dalam rangka meningkatkan mutu relefasi daya saing pendidikan yang terkait program nasional salah satu diantaranya pelaksanaan UN tersebut.