Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo berharap penyaluran PKH ini segera dicairkan. "Diharapkan bantuan ini bisa segera disalurkan, mengingat sebentar lagi masuk hari raya Idul Fitri," ujar Abisai Rollo di sela sidak pasar di Kota Jayapura
  "Karena ini rumah sakit tipe B, maka ini menjadi rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang ada di tanah Papua. Bukan hanya itu, dicita-citakan akan menjadi rumah sakit rujukan untuk negara-negara di Pasifik Vanuatu, PNG, Fiji, dan negara lainnya di pasifik, jadi mimpinya itu pemerintah cukup besar,"katanya.
 Menurutnya pihak ketiga masih bertanggung jawab atas pembangunan itu. Namun terkait dengan durasi waktu politikus partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih detail. Sementara untuk progres dari pembangunan itu Yuli mengaku belum dilakukan pengecekan lagi.
 "Yah sudah tahu sendiri kan bahwa Koya ini dekat sekali dengan perbatasan (PNG) dan banyak ganja atau narkoba termasuk minuman keras yang berseliweran. Kalau tidak dipagari saya kasihan anak-anak ini," kata penasehat atau pengelola Paroki St Petrus Koya Tengah, Pastor Jhon Jonga saat ditemui Sekwan, DPR Papua, Dr Juliana Waromi, di Koya Tengah
  Urai mengatakan, jika ditanya setuju dan tidak, tentunya cukup keberatan apabila pemerintah menghapus biaya pendaftaran masuk sekolah terutama di SMK Negeri 2 Kota Jayapura itu. Pasalnya ada sejumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan siswa-siswi baru ketika mereka masuk dan diterima di sekolah itu.
  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
  Meski begitu, kata dia, selama ini Pemerintah Kota Jayapura selalu rutin melakukan pembayaran tunggakan pajaknya. Menurut Dian, terjadinya tunggakan itu bukan karena faktor kesengajaan dari Pemkot Jayapura. Namun ada beberapa hal yang turut mempengaruhi salah satunya misalnya ketika kewenangan pembayaran itu yang semestinya harus dilakukan oleh masing-masing OPD, tetapi mereka lupa untuk melakukan pembayaran.
  "Alhamdulillah, program MBG berjalan lancar. Yang mengantar makanan juga tidak pernah terlambat selalu tepat waktu. Untuk jenis makananya, makanan kering yang tersedia kan selama bulan puasa untuk menghargai anak-anak muslim lain," kata Laeli Zamzani Guru Bidang Kurikulum SD Vim 1 Kotaraja, kepada Cenderawasih Pos
  Hal ini Max katakan setelah ia dan beberapa anggota dewan lainnya melaksanakan konsultasi dan koordinasi bersama pihak PT Pelni Jayapura, pada Senin (17/3) kemarin. Menurut Max, untuk antisipasi kemacetan ini, butuh koordinasi dan kerjasama semua pihak terkait yang ada di wilayah pelabuhan laut Jayapura.
  Menurut Abisai Rollo, sebagian besar ASN Pemprov Papua berdomisili di Kota Jayapura, hal ini menjadi dasar perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam membantu Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan dua persoalan ini.
