Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Konsultasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan isi dari Raperda Otsus sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. "Konsultasi ini bertujuan untuk mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat adat, sehingga nantinya tahun 2023 ini Raperda Otsus ini bisa disidangkan," kata Abisai Rollo
"Saat ini, kita sudah masuk ke tahapan-tahapan demokrasi, pemilu yang akan mulai berlangsung pada tanggal 14 Februari. Pilihan boleh berbeda, warna partai boleh berbeda, tetapi itu tidak membeda-bedakan antara kita dan juga tidak mencerai beraikan persahabatan, persaudaraan, kerukunan yang sudah kita bangun bertahun-tahun," kata Frans Pekey, Sabtu (1/12).
Adapun 10 jenis layanan prioritas kesehatan yang diampu yakni pelayaan kesehatan jantung, kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak, diabetes mellitus, uronefrologi, gastrohepatologi, respirasi dan tuberkulosis, penyakit infeksi emerging (PIE), dan kesehatan jiwa.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekei rupanya mengikuti persoalan sosial ini dan meminta Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan bisa membangun komunikasi yang aktif dengan pihak RS Jiwa maupun pihak keluarga untuk dilakukan penanganan bersama.
"Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, " beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
"Setelah pertemuan ini (Sabtu red) akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu dari masing masing partai mengusulkan nama nama yang masuk dalam struktur tim pemenangan," katanya.
Pasca penertiban pedagang dan bangunan di lingkungan Pasar Otonom Kotararaja beberapa waktu lalu, bukan membuat pedagang pasar ini menjadi tertib berjualan di lingkungan pasar. Justru yang terjadi, banyak pedagang yang berjualan di luar, di pinggiran jalan menuju pasar Otonom ini.
Entis menyampaikan pelantikan tersebut sejalan dengan adanya dinamika perubahan badan hukum PDAM Jayapura menjadi PT. Air Minum Jayapura Robobgholo Nanwani (Perseroda), yang tertuang dalam Perda Kabupaten Jayapura Nomor 15 tahun 2022.
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menerangkan, semangat anti korupsi ini khusus di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sudah digelorakan sejak bertahun-tahun yang lalu terutama sejak peraturan perundang-undangan anti korupsi itu dikeluarkan oleh pemerintah.
"Dekranasda Kota Jayapura berperan penting dalam meningkatkan fasilitasi dalam aspek pemasaran, sehingga menghidupkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM," ujar Frans Pekey dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan itu.
