Ketua DPD Pengajian Al Hidayah Provinsi Papua, Yuli Rahman menyebut, kegiatan tersebut sekaligus silaturahmi antara majelis taklim atau organisasi keagamaan yang ada di Papua khususnya di Kota Jayapura.
“Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan kekayaan alam, memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakatnya. Namun, tantangan dalam hal distribusi, akses, dan pendidikan tentang gizi masih menjadi masalah serius yang perlu kita selesaikan bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah Kota Jayapura, duta besar jepang, dan Unicef, saya yakin kita dapat mencapai hasil yang lebih baik,” kata Pekey.
Penjabat walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menjelaskan, sehubungan dengan hal itu, saat ini tim dari Universitas Cendrawasih dan Dinas Lingkungan Hidup kota Jayapura sedang melakukan kajian terkait dengan fenomena semburan gas dari sumur yang digali atau dibuat oleh masyarakat di kampung Bugis, Holtekamp, Kota Jayapura.
Meski, selama ini rutin melakukan penindakan terhadap pedagang yang berjualan di luar area pasar, namun tidak memberikan efek jera bagi mereka. Parahnya lagi, makin kesini justru semakin marak.
Penimbunan dan pembangunan drainase tersebut, telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Jayapura. "Dua bulan lalu kami usulkan penimbunan ini ke pemerintah kota, dan telah direspon, nantinya tahun 2024 akan dianggarkan," kata Yati kepada Cendrawasih Pos, Rabu (25/10).
"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja aparatur pemerintah kampung di Kota Jayapura" kata Pj Walikota Jayapura, melalui asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti, Rabu (25/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, melalui kegiatan itu, pihak-pihak terkait berkomunikasi dan berdiskusi, dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
" Jadi sekarang selain mengeluarkan pasir, awalnya lumpur saja tetapi sekarang hanya pasir dan juga lebar sumur bukan lagi 3 inchi tetapi lebih lebar lagi kalau kita lihat sudah seperti drum," kata Muhamad Haris, selaku pemilik lahan sewa tersebut kepada koran ini Senin (23/10) lalu.
"Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri," ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
"Tapi ketika komoditas yang diminta di pasar itu jenuh, petani kalau mau tanam padi itu sarana penunjangnya lengkap, itu untuk komoditas strategis. Kita belum sampai pada selera konsumen varietas apa. Jadi ketika konsumen ketemu beras koya, itu dia tahu berarti beras yang baru panen. Itu dia masih terserap, jadi kebutuhan beras produksi lokal jauh lebih sedikit dibanding dengan permintaan," katanya.
