“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse menyampaikan, dikeluarkannya surat penyidikan seiring dalam berita acara, resume dan lainnya yang mana surat dakwaan disebutkan nama-nama saksi dengan inisial YW dan TE.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Derman Parlungguan Nababan, didampingi dua hakim anggota ini, dihadiriempat orang terdakwa yakni Vera Parinussa, Koordinator Venue PON XX, Reky Douglas Ambrauw, Koordinator Bidang Transportasi, Theodorus Rumbiak, Bendahara Umum Pengurus Besar PON, serta Roy Letlora, Ketua Bidang II Pengurus Besar PON.
Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar menyampaikan bahwa nilai total uang yang disita oleh Kejagung hari ini mencapai Rp 565.339.071.925,25. ”Bahwa pada hari ini, tepatnya Selasa tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp 565.339.071.925,25,” kata Abdul Qohar.
Ia mengatakan tugasnya sebagai koordinator kelaster hanya untuk mengkoordinir klaster di Jayapura dan tidak melakukan pencairan dana. "Saya tidak melakukan pencarian dana. Saya hanya mengkoodinator klaster Jayapura," ungkap Walilo diruangan sidang pengadilan negeri kelas 1 A Jayapura
Sidang dakwan itu dipimpin Derman Parlungguan Nababan SH MH bersama hakim anggota Nova Claudia De Lima SH dan Andi Mattalatta SH. Sementara JPU yang terdiri dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Papua membacakan dakwaan bahwa para terdakwa berperan dalam skema korupsi yang merugikan negara Rp204,3 miliar.
Terhadap lanjutan pembangunan Kantor Bupati Boven Digoel Satu Atap ini, jelas Kasi Intel Willy Ater dilakukan 2 tahun anggaran. Untuk tahun anggaran 2022 dari pemeriksaan dengan menggunakan tenaga ahli ditemukan kerugian sebesar Rp 1,3 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 13 miliar lebih. Kemudian untuk tahun anggaran 2023 dengan menggunakan tenaga ahli dalam melakukan perhitungan ditemukan kerugian sebesar Rp 3,7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 11,7 miliar.
Kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan 20 saksi. Kepala Desa Ineki Kata Kasat Rumpaidus, berdasarkan proses-proses hukum penyidikan diketahui mengelola dana desa Distrik Kepulauan Auri sebesar Rp2.120.309.780 pada tahun 2022 dan Rp2.547.286.003 pada tahun 2023. Dana tersebut semestinya dialokasikan untuk pembangunan jembatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), insentif aparat desa, tokoh agama, kader, serta Posyandu.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
Direktur Papua Anticorruption Investigation dan Ketua Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Anthon Raharusun menilai kasus suami dari Sandra Dewi itu berbanding jauh dengan almarhum Lukas Enembe. “Ini menunjukan hakim tidak memberikan keadilan bagi kasus-kasus tertentu,” kata Anthon kepada Cenderawasih Pos, Minggu (5/10).
