Friday, November 22, 2024
33.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Komisi Yudisial

Kasus Suap Hakim Menciderai Citra Peradilan di Indonesia

Jadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran bahwa dalam menjalankan pekerjaan ada konsekunesi dan hubungan kausalitas dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang diatur. Tidak kemudian memberi peluang dan kesempatan pada oknum yang ingin mencederai citra peradilan.

Ribuan Hakim Akan Cuti Bersama untuk Tuntut Naik Gaji dan Tunjangan

Menurut KY, hakim merupakan personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya secara atributif dari konstitusi. Oleh sebab itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim.

Masalah SDM Jadi Kendala Tugas KY Papua 

  Meski demikian di tahun 2024 ini terhitung mulai Januari-Juli 2024 ini, pihaknya telah menerima 10 laporan masyarakat. Laporan inipun sudah ditelaah dan dianalisis hingga tindaklanjut ke pusat Komisi Yudisial RI di Jakarta. Kemudian Laporan konsultasi dan audiensi penanganan laporan masyarakat sudah ada 30 laporan.

KYD Papua Pantau Pelaksanaan Pilkada di Papua dan DOB

Diapun mengatakan untuk pemilu presiden dan legilatif kemarin, pihaknya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum di Papua. Namun untuk pilkada serentak kali ini, pihaknya tetap melakukan pemantauan terutama wilayah DOB.

Ungkap Pengalaman Pribadi, Berharap Masyarakat Melek Proses Peradilan

  Menurut Methodius, buku ini diharapkan  bisa  memberikan informasi dan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

KY Papua Minta Bawaslu Papua dan DOB Segera Update Perkara Pemilu

Sebab mengacu pada Peraturan Bawaslu,  (Perbawaslu) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

KYD  Papua Siap Kawal Perkara Pemilu 

  Dimana Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia saat ini, sudah terbentuk di 20 kantor Penghubung Komisi Yudisial di seluruh Indonesia. Dengan tujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial di daerah.

Latest news

- Advertisement -spot_img