Kata Reynold, pihaknya telah meminta petugas kesehatan Puskesmas Alama, Jila, Jita, Tsinga, dan juga Arwanop untuk memperkuat pelayanan di wilayah kota. Hal itu karena masyarakat di lima puskesmas wilayah gunung tersebut banyak yang kini tinggal di daerah kota.
Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP sekaligus moderator dalam diskusi bersama ini, Edison Tanati menjelaskan, tujuan diskusi ini adalah untuk mendengarkan langsung tentang penyaluran Dana Otsus Bidang Kesehatan yang diterima rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Selain itu juga membahas bagaimana proses dan kendala terkait pelayanan saat di rumah sakit terutama angka kematian dan kelahiran OAP di rumah sakit.
"Kedatangan kami ke RSUD Dok 2 Jayapura untuk mengecek langsung dan memastikan pemenuhan kriteria rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan paslon sesuai dengan metode dan jenis pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang ada," ucap Ribka Haluk kepada wartawan.
Hal itu, menurut dia, penting untuk membuat sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. "Harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia emas," tegas RK.
Ketua Panitia Senam Sehat Dra. Majinur yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke itu bahwa dalam senam sehat ini sekaligus dicanangkan transaksi Qris secara nasional.
Reynold mengatakan, saat ini pelayanan kesehatan di Distrik Alama pasca kejadian itu menjadi terhambat bahkan tidak berjalan. Oleh karena itu, Dinkes juga akan menggelar rapat bersama lintas sektor serta tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah pegunungan Mimika untuk mengatasi pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan yang saat ini terganggu.
Diakui, kegunaan sistem RME secara umum yaitu sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, penegakan etika kedokteran, sebagai dasar pembiayaan kesehatan dan data statistic kesehatan, menghemat waktu layanan pada saat pendaftaran, menghemat penggunaan kertas (paperless).
Menurutnya, masyarakat sehat apabila didukung fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga itu program strategis nasional dapat berjalan optimal. "Dengan begitu, program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi dapat berjalan optimal," ucapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Indra Bayu, melalui Kepala Bagian SDMUK, Josepri, mengatakan Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Universal dari 9 kabupaten dan 1 Provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kab. Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire. Wilayah tersebut dinyatakan telah mencapai angka diatas 98% untuk cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya.
Menurut Robby, pihaknya akan memanfaatkan yang lokal. Sebab banyak tenaga kesehatan (Nakes) di Papua. “Kita punya tenaga dokter banyak di Papua, ada dari Uncen juga kabupaten. Hanya saja belum ada petunjuk dari kementerian. Namun keinginan kami memprioritaskan anak anak Papua,” kata Robby.
