"Sempat dua hari tidak ada layanan spesialis di Poli, hanya rawat jalan saja, tapi hal itu tidak ada kendala untuk pelayanan di RSJ," kata Ema kepada Cendrawasih Pos, di ruang kerjanya Senin (4/9).
‘’Adanya kasus seperti di Kabupaten Jayapura banyak dipengaruhi faktor antara lain sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi status gizi ibu, penyakit menular, faktor lingkungan dan lainnya,’’ungkap Khairul Lie, Kamis (31/8).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tambahan vaksin bagi remaja putri yang berusia 11-12 tahun atau anak kelas 5-6 SD tersebut untuk mencegah kanker serviks pada perempuan.
Dansatgas Statis RI- PNG Yonif RK 111/KB, Letkol Inf. Agus Satrio Wibowo SIP, menjelaskan, selain melaksanakan tugas pokok menjaga sepanjang wilayah perbatasan dan patok batas RI-PNG, pihaknya juga mempunyai program kampung sehat untuk masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan.
Program Keladi Sagu ini adalah inisiatif Polri yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis.
Kendati demikian, pelayanan di rumah sakit khususnya di RSUD Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, beberapa pasien yang datang ke RS Jayapura mengaku belum tahu persoalan yang terjadi.
"Jadi kami kami berharap sebenarnya persoalan ini diselesaikan dengan bijaksana. Karena keluhan-keluhan teman-teman memang sangat miris. Jasa medis, insentif mereka dulunya ada tetapi dihilangkan. Karena mereka punya jasa medis dan ada TPP. Sekarang TPP-nya hilang, jasa medisnya juga," kata Ni Nyoman Sri Antari, Kamis (31/8).
Menurut Aloysius, ia sangat memahami tuntutan para dokter spesialis. Sebab berdasarkan Permenkes, nilai insentif/TPP seorang dokter spesialis di seluruh Indonesia rata-rata terendah Rp 25 juta per bulan.
“Jika pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis sampai terhenti (mogok), maka masyarakat/warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan warga Papua pada umumnya yang akan menerima dampak langsung,” ucapnya.
Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.
