"Untuk total APBD kita yang direncanakan dan telah ditetapkan tahun ini mencapai Rp 1,4 Triliun lebih, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 1,7 Triliun lebih, oleh karena itu kami minta OPD bekerja sesuai dengan apa yang telah di programkan,"katanya
Wakil Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Senius Hilapok menyatakan sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat maka aspirasi dari forum peduli demokrasi Kabupaten Jayawijaya telah disampaikan kepada MK, sehingga nantinya mereka akan memproses itu kepada pimpinan MK.
Ketua Pansel DPRK Jayawijaya dari Jalur pengangkatan Lekius Yikwa, S.Pd menyatakan pihaknya telah menerima 158 syarat dan dokumen dari para calon yang mendaftar tingkat kabupaten selanjutnya sesuai dengan juadwal kalender kerja pansel yang dimulai dari sosialisasi 16 Desember lalu, dan untuk penyerahan ini dilakukan 10 Januari kemarin.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya Nixon Wetipo, menyatakan pihaknya telah menyurati Pj Bupati Jayawijaya melalui Pj Sekda, selanjutnya dari pemerintah kabupaten Jayawijaya akan menyurat lagi ke KPU Kabupaten Jayawijaya untuk meminta data lengkap lengkap calon anggota DPRD Jayawijaya.
Asisten II Setda Jayawijaya Lekius Yikwa menyatakan Rapat kerja merupakan wadah bagi organisasi untuk membahas berbagai kegiatan sepanjang satu tahun/ untuk itu di tahun yang baru ini kalasis gki baliem yalimo melaksanakan rapat kerja di hari ini/ gara seluruh pelayanan gki di lembah baliem berjalan dengan baik sesuai keputusan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Pegunungan, Timotius Matuan, S.Pd, M.Pd mengatakan, penyerahan bantuan tersebut terinsipirasi dari aksi inisiatif sekelompok anak muda Jayawijaya yang punya kepedulian untuk lingkungan dengan melakukan kegiatan pembersiahan jalan di kota Wamena.
Pj Sekda Jayawijaya Pilatus Lagowan menegaskan minimnya ASN yang masuk kantor pasca libur natal dan tahun baru di ruang lingkup pemkab Jayawijaya menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus merumuskan satu regulasi penagakan sanksi.
 Massa juga minta MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 4 guna menghindari terjadinya konflik anatar masyarakat. Sebab pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi dinilai sudah sah dan resmi karena jabatan KPU itu diberikan oleh negara dan suara yang diperoleh sesuai dengan hasil di lapangan. Hal yang sudah disahkan, jika dirubah-rubah akan menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan korban terhadap masyarakat.
 Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK, ketika di konfirmasi membenarkan adanya penemuan jenazah seorang remaja yang mengapung di sebuah telaga yang ada di Kampung Sabulama Distrik Wesaput Minggu (5/1) sekitar Pukul 07.20 sampai dengan pukul 09.40 wit,
 Ketua Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosay menyatakan Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya, Di Awal bulan Januari Tahun 2025 Kembali Kumpul bersama di Taman Wisata Pasir Putih Mumi Kampung Aikima Kabupaten Jayawijaya dan telah menyepakati beberapa hal
