Harapannya, para pegawai ini usai apel pagi, yang belum sempat sarapan dari rumah, bisa membeli makanan atau minuman yang dijual di pasar Mama-mama Papua. Dengan begitu, bisa mendorong perputaran uang dan roda ekonomi masyarakat.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Plt Kepala DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakan, pihaknya mendorong kampung yang lain agar bisa menggunakan dana desa seperti Kampung Wamusage, sebab pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala DPMK Jayawijaya, Lepinus Gombo, SPd, MM menyatakan, pihaknya bersama kepala Kampung Wamusake, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya telah menyerahkan dana desa Tahun 2023 tahap pertama sebesar Rp 120 juta sisa pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan bersama musyawarah kampung tersebut.
Dari hasil pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, setelah masyarakat memberikan bukti atas penunggakan pembayaran jalan tersebut.
“Kami undang untuk memastikan prosesnya seperti apa dan jika sudah dibuka kami mau cek seperti apa penyelesaiannya. Jika ada yang harus diselesaikan maka kami meminta untuk ini diperhatikan dan apa yang disampaikan masyarakat adat sebisa mungkin dijawab agar tak ada lagi palang memalang dikemudian hari,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda usai pertemuan, Selasa (8/8) kemarin.
Ia juga menyerahkan seekor babi yang langsung dipotong dan dibagi bagi. Tak lama Rollo dan pemilik ulayat berdiri di tengah jalan lokasi yang dipalang kemudian membuka palang bersama-sama.
“Selama ini hanya dijanji-janji. Pemerintah masuk lalu menyampaikan akan membayar. Awalnya hanya dibayarkan seadanya yang penting masyarakat setuju tapi setelah ini justru tidak ada kabar kapan akan dibayarkan,” jelas satu warga pemalang yang tak mau menyebut namanya.
"Selain sebagai Ketua DPRD, saya juga Ondoafi dan sepatutnya mendengar kemudian membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Saya datang dan masyarakat menjelaskan kemudian saya fasilitasi, " kata Abisai Rollo.
Kepala suku Meraudje, Nikodemus Meraudje selaku penanggung jawab aksi tersebut menjelaskan, pemalangan yang dilakukan pihaknya itu karena pemerintah Provinsi Papua tidak membayar tuntas tanah ulayat milik suku Meraudje yang saat ini sudah dibangun jalan.
